TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Prima Selaras, penyelenggara undian gratis berhadiah Kartu Pos Olahraga (KPO), menunggu reaksi Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah atas rekomendasi Kepala Polri Jenderal Susanto yang menyebutkan program itu judi. "Kami menunggu reaksi Mensos," kata Adolf Posumah, Direktur PT Prima Selaras, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (27/9).Tentang surat rekomendasi dari Kepala Polri, Adolf mengaku menerimanya. Namun, soal unsur judi, ia mengaku tidak mengerti karena persyaratan pelaksanaannya sudah disetujui oleh Menteri Sosial pada 1 Juli 2005. Jika KPO dianggap judi, Adolf mempertanyakan mengapa undian lain justru diperbolehkan. "Bagaimana dengan undian Lion Air yang diundi seminggu sekali dengan menggunakan bola pingpong. Jadi seperti ada diskriminasi," ia mempertanyakan.Adolf juga mengaku heran dengan keluarnya surat Kepala Polri, karena menurut dia, pada Senin (26/9) ia baru menghadap Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Di sana, Adolf mengaku diminta untuk membuat surat ke untuk minta waktu melakukan simulasi kepada Kepala Polri. "Namun sekarang sudah keluar surat rekomendasi," kata dia.Mengenai surat rekomendasi ini, Adolf mempertanyakan tentang poin pertama dan keempat. Pada poin pertama, dijelaskan harga KPO yang dipatok Rp 5.000 terlalu mahal dibandingkan dengan kartu pos pada umumnya yang hanya berkisar Rp 100-1000. Pada poin keempat dijelaskan konsumen KPO pada umumnya adalah masyarakat ke bawah. Menurut Polri, dampak negatifnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat bawah yang ingin mengejar keuntungan. "Poin pertama disebutkan KPO terlalu mahal namun poin keempat menyebutkan KPO untuk masyarakat ke bawah. Orang miskin tidak akan membeli yang mahal," kata dia.Kantor Departemen Sosial mengaku belum menerima surat rekomendasi dari Kepala Polri tentang KPO. "Belum ada hari ini," kata Muhammad Thalib, Direktur Pemberdayaan Sumber Dana Sosial Departemen Sosial. Ami Afriatni