Jokowi Jangan Blunder Pilih Panglima TNI

Reporter

Kamis, 28 Mei 2015 19:06 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meninjau pembangunan Pasar Pharaa di Sentani, Papua, 9 Mei 2015. Pasar Pharaa ini akan menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang terpadu antara pasar dan terminal. TEMPO/Cunding Levi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Presiden Joko Widodo tak gegabah dalam memilih Panglima TNI baru. Imparsial berharap Presiden Jokowi memilih dengan seksama calon pengganti Jenderal Moeldoko yang segera pensiun.

"Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai jadi blunder kedua setelah pilih calon Kapolri Budi Gunawan," kata Al Araf kepada wartawan di kantornya, Kamis, 28 Mei 2015.

Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI sempat memicu polemik. Sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap justru setelah ia lolos uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai aturan, salah satu kepala staf angkatan TNI berhak ditunjuk sebagai panglima yang baru. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Al Araf meminta Presiden Jokowi bersikap obyektif dalam memilih calon Panglima TNI terbaik. Jokowi, menurut dia, perlu mempertimbangkan posisi karir ketiga calon dan jenjang kepangkatan mereka.

Imparsial juga mendesak Jokowi melibatkan lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam memilih Panglima TNI yang baru. Imparsial berharap lembaga-lembaga negara itu mampu memberikan masukan dan saran kepada Jokowi.

"KPK dan PPATK akan melihat rekam jejak dugaan korupsi dan Komnas HAM menelusuri track record pelanggaran HAM dari ketiga kepala staf," kata Al Araf.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013. Ia menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Alumnus terbaik Akademi Miiter tahun 1981 itu sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat sepanjang 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

Moeldoko juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lemhannas pada 2011. Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini pernah menduduki tiga posisi penting selama 2010, yaitu Panglima Divisi Infanteri 1/Konstrad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan Panglima Kodam III/Siliwangi.

INDRA WIJAYA

Berita terkait

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 menit lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

21 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

11 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

12 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

12 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

12 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

13 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

13 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya