Kabur Saat Diperiksa, Anggota Dewan Dicokok Kejaksaan  

Reporter

Kamis, 28 Mei 2015 18:27 WIB

Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

TEMPO.CO, Cianjur - Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Desa Peradaban 2012, Miftah, dicokok Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cianjur, Kamis, 28 Mei 2015. Miftah sempat menjadi buronan setelah pada pemeriksaan sebelumnya menghilang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Fraksi Demokrat ini langsung dijebloskan ke ruang tahanan Kejaksaan Negeri Cianjur. Saat diturunkan dari mobil, Miftah sempat bertahan tidak mau turun, sehingga menimbulkan cekcok mulut. Namun, setelah dipaksa, akhirnya dia mau keluar dalam kondisi diborgol.

Selama pelariannya, Miftah mengaku berada di Cirebon. Dia mengunjungi tempat ziarah untuk menenangkan diri. "Saya di Cirebon selama sepuluh hari untuk menenangkan diri. Saya tinggal di tempat-tempat ziarah," ujar Miftah dari balik jeruji besi ruang tahanan Kejaksaan Negeri Cianjur.

Mantan Kepala Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, ini menghilang saat akan diperiksa. Dia diperkarakan atas kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Desa Peradaban 2012. "Saya juga berobat karena kadar gula naik," ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Wahyudi menuturkan telah menangkap Miftah. "Ya, kita telah menangkap yang bersangkutan setelah sebelumnya menjadi buronan. Selama ini, kami cari dan akhirnya ditemukan," kata Wahyudi di Cianjur, Kamis, 28 Mei 2015.

Wahyudi tidak memastikan apakah Miftah akan langsung ditahan atau tidak. "Itu kewenangan penyidik. Nanti kita lihat sesuai dengan situasi. Kita masih punya waktu 24 jam untuk memeriksa," ujar Wahyudi.

Wahyudi menambahkan, Miftah ditangkap di jalan saat menuju Cianjur dari arah Sukabumi. "Tidak ada perlawanan. Dia ditangkap dengan baik-baik," ucapnya.

Sedangkan Nurdin Hidayatullah, kuasa hukum Miftah, mengaku baru tahu kliennya ditangkap setelah diberi tahu pihak Kejaksaan Negeri Cianjur. "Saya belum bisa memberikan keterangan," tuturnya.

DEDEN ABDUL AZIZ

Berita terkait

KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

16 Maret 2021

KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

Lembaga Pengawasan dan Antikorupsi Arab Saudi menangkap 241 orang, termasuk pegawai beberapa kementerian, atas dugaan korupsi

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan

31 Mei 2017

Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan

Kejaksaan Tinggi Riau tengah mendalami dugaan korupsi berjemaah dana tak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan 2012.

Baca Selengkapnya

Korupsi dan Pembubaran Partai

30 Maret 2017

Korupsi dan Pembubaran Partai

Tulisan ini dimaksudkan untuk menanggapi artikel Hifdzil Alim, "Pembubaran Partai" (Kompas, 20 Maret 2017), yang mempunyai argumen mirip dengan artikel Feri Amsari, "Pembubaran Partai Lintah" (Koran Tempo, 1 Mei 2013). Berangkat dari kasus korupsi yang menyerempet fungsionaris dan elite petinggi partai, termasuk yang terakhir adalah e-KTP, kedua penulis berpendapat bahwa korupsi bisa menjadi alasan pembubaran partai. Argumen mereka, partai politik perlu dibuat jera untuk menghindari perampokan uang negara oleh partai. Sebagai pemerhati hukum dan korupsi, tentu nalar hukum, seperti revisi aturan perundang-undangan dan revitalisasi peran Mahkamah Konstitusi, menjadi landasan penting bagi dua penulis tersebut.

Baca Selengkapnya

KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

17 Maret 2017

KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

uru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya tidak membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Baca Selengkapnya

Kasus E-KTP, Dua Berkas Setebal 2,6 Meter Dilimpahkan

1 Maret 2017

Kasus E-KTP, Dua Berkas Setebal 2,6 Meter Dilimpahkan

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan dua berkas dugaan korupsi e-KTP kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini.

Baca Selengkapnya

Korupsi, Adik Ipar Raja Spanyol Divonis Bersalah

18 Februari 2017

Korupsi, Adik Ipar Raja Spanyol Divonis Bersalah

Pengadilan Spanyol membebaskan adik Raja Spanyol, Christina de Borbon, dalam kasus yang sama.

Baca Selengkapnya

Dua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya

11 Februari 2017

Dua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya

Saldi dan Elwi menilai revisi UU KPK hanya memperlemah kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren  

11 Februari 2017

Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren  

Hasil pemeringkatan Indeks Korupsi Indonesia tahun-tahun sebelumnya bisa naik 2 poin, padahal jumlah operasi tangkap
tangan (OTT) lebih sedikit.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Lebih dari 4 Saksi Kembalikan Duit

9 Februari 2017

Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Lebih dari 4 Saksi Kembalikan Duit

Dia memastikan di antara saksi-saksi itu ada anggota DPR yang ikut mengembalikan duit hasil korupsi.

Baca Selengkapnya

Suap Paspor, Begini Atase Imigrasi Malaysia Jadi Tersangka

8 Februari 2017

Suap Paspor, Begini Atase Imigrasi Malaysia Jadi Tersangka

Diduga menerima suap total Rp 1 miliar dalam penerbitan paspor menggunakan metode reach out tahun 2016 dan calling visa.

Baca Selengkapnya