Warga yang mengurus proses perizinan mengambil nomor antrean di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKM di Gedung BKPM, Jakarta, 15 Januari 2015. Untuk mendukung layanan perijinan di PTSP Pusat BKPM saat ini 19 kementrian/Lembaga menempatkan petugas penghubung yang siap melayani perijinan terintegrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO,Bandung - Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung (BPPT) Ema Sumarna saat ini tengah menyiapkan operator untuk menunjang penyediaan layanan perizinan online. Dia mengatakan petugas BPPT yang awalnya bekerja di loket akan dipekerjakan sebagai operator pelayanan tersebut.
“Mereka akan melalui tes pencapaian. Mereka berlatih dari level dasar sampai level tertinggi,” kata Ema saat ditemui Tempo di kantornya, Jalan Cianjur, Bandung, Kamis, 28 Mei 2015. Menurut dia, dalam setiap kenaikan level akan diadakan evaluasi.
Pelatihan terhadap mereka akan dilaksanakan hingga awal 2016. Hingga April 2015, Pemerintah Kota Bandung menilai para operator sudah memiliki kemampuan dasar untuk melayani perizinan online pengusaha.
Operator-operator itu akan mengurusi beberapa bidang. Pemerintah Kota Bandung membagi 24 pelayanan online menjadi sejumlah bidang, di antaranya usaha perdagangan dan industri, izin mendirikan bangunan dan lokasi, izin kebinaamargaan dan lingkungan hidup, serta izin trayek dan reklame.
Selain memproses perizinan yang masuk melalui situs Internet, para operator itu bertugas sebagai pemandu. “Kami menyadari masih ada masyarakat yang belum memiliki fasilitas yang canggih, mungkin juga belum familiar dengan Internet,” kata Ema.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil siang tadi meluncurkan 24 layanan perizinan berbasis Internet. Program ini diluncurkan guna meminimalkan kesempatan tatap muka yang biasa dilakukan antara pengusaha dan pemerintah.
“Dari mendaftar, membayar, sampai menerima naskah, tak ada pertemuan pemerintah dan pengusaha secara langsung,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui Tempo di kantor BPPT, Jalan Cianjur, Bandung, Kamis, 28 Mei 2015. Menurut Ridwan, naskah perizinan akan dikirim langsung ke alamat pengusaha melalui jasa pos.
Sedikitnya frekuensi pertemuan antara pemerintah dan pengusaha, kata Ridwan Kamil, dapat menurunkan potensi terjadinya pungutan liar. “Enggak ada lagi peluang-peluang yang memungkinkan adanya negosiasi,” kata Ridwan. Program ini diluncurkan demi memantapkan reformasi birokrasi yang saat ini tengah digalakkan Pemerintah Kota Bandung.
