TEMPO Interaktif, Bandung:Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah mendapat abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden Indonesia, menurut Kepala Pusat Penerangan TNI. Mayor Jendral Kohirin Suganda Saputra, bisa memilih profesi menjadi anggota TNI, Polri dan pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Kohirin, kemungkinan pemilihan profesi oleh mantan anggota GAM tersebut suatu yang normal. Sebab, setelah abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden, para mantan anggota GAM ini secara hukum hak politisnya sudah berlaku kembali. Dengan pengembalian hak politis ini secara otomatis hak mantan anggota GAM sebagai warga negara Indonesia sudah diakui. "Pemilihan profesi itu hak politik warga negara Indonesia,"katanya.Meski begitu, Kohirin mengatakan, dalam hal ini TNI tidak memberikan dispensasi dalam bentuk apapun kepada mantan anggota GAM yang akan menjadi anggota TNI. Alasannya, prosedur mengenai ketentuan tersebut sudah diatur secara jelas dalam UU 34 yaitu yang menjadi TNI atau Polri atau PNS adalah semua warga negara yang memenuhi syarat. Ketentuan selanjutnya mengenai syarat menjadi TNI, Polri dan PNS secara terinci diatur dalam pasal 21, 28 diantaranya syarat umumnya adalah tentang umur dan harus lulus pendidikan. "Lulus pendidikan ada syarat fisik dan kesehatan. Itu saja yang harus dipenuhi,"ujarnya.Endang Purwanti