TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrahman Ruki meminta Presiden meningkatkan koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk memberantas tindak pidana korupsi. Menurut Ruki, sampai saat ini, koordinasi antara Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam memberantas korupsi belum terjalin dengan baik. Padahal, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 5/2005 yang menyebutkan perlunya meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memberantas korupsi. "Karena mereka (Kejagung dan kepolisian) adalah organ-organ yang berada di bawah kendali Presiden,"kata Ruki usai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (21/9), di Kantor Presiden, Jakarta.Ruki menilai, sampai saat ini, pemerintah belum berhasil meningkatkan upaya pemberantasan korupsi terutama dari aspek penindakan. Karena itu, dia meminta Presiden melakukan reformasi meliputi reformasi aparatur peradilan (penyidik, penuntut umum, hakim, panitera, dan pengacara) Reformasi lainnya, pemerintah diminta memperbaiki sistem untuk mencegah kebocoran keuangan negara. Dari segi pemasukan, misalnya sektor perpajakan, Ruki mendapat banyak keluhan dari wajib pajak yang mengatakan, uang atau pajak yang mereka setor tidak masuk ke kas negara karena permainan oknum.Pemerintah juga diminta melakukan perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah. Menurut Ruki, reformasi perlu dilakukan karena masih banyak kelemahan yang ditemukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya indeks biaya penyidikan yang sangat minim yang diberikan pemerintah kepada Kejaksaan Agung dan polisi. "Sangat tidak rasional, mereka hanya diberikan Rp 2,5 juta per perkara,"kata Ruki.Ruki juga menyoroti rendahnya komitmen para pemimpin lembaga negara dan menteri, sehingga masih terjadi korupsi dan kbocoran di sana sini. Menangapi usulan KPK, Presiden, menurut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, akan mengevaluasi Inpres No 5/2005 untuk mempercepat penindakan mereka yang terlibat korupsi. "Presiden belum puas dengan hasil pemberantasan korupsi saat ini, sehingga Presiden mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan KPK,"katanya.Sunariah