TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Illah Sailah mengatakan pertama kali mendapat laporan tentang adanya University of Berkley di Indonesia pada 2012. “Saat itu ada orang yang hendak melakukan penyetaraan ijazah,” katanya saat dihubungi, Minggu, 24 Mei 2015.

Setahun kemudian, ada sekitar lima orang yang juga meminta dilakukan penyetaraan ijazah yang dari kampus yang sama. Diketahui pula, kampus itu ternyata beroperasi di Indonesia. Saat dilakukan pengecekan, ternyata kampus itu tidak terdaftar dalam Lembaga Manajemen International Indonesia. “Padahal semua lembaga asing yang hendak membuat universitas di Indonesia harus terdaftar di LMII,” ujar Illah.

Jejak University of Berkley ditemukan di sejumlah situs penyedia informasi perguruan tinggi luar negeri. Namun situs itu umumnya meminta calon mahasiswa mewaspadai program pendidikan yang ditawarkan universitas tersebut. Situs www.geteducated.com, misalnya, malah menyebutkan otoritas pendidikan di Michigan dan Texas telah menyatakan program kuliah dan gelar yang ditawarkan universitas tersebut ilegal.

Di Jakarta, program kuliah jarak jauh University of Berkley difasilitasi Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Di sejumlah iklan Internet, LMII-University of Berkley mencantumkan alamat dan nomor telepon yang berbeda-beda. Beberapa nomor telepon itu tak bisa dihubungi atau salah sambung.

Penelusuran Tempo pada Januari lalu menemukan kantor LMII-University of Berkley di lantai dua Gedung Yarnati, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Tempo menyambangi kantor yang dindingnya penuh tempelan fotokopi piagam dan foto wisuda itu. Di sana, wartawan Tempo menemui Liartha S. Kembaren, yang mengaku Direktur LMII sekaligus Executive Director Far Eastern University of Berkley.

Selanjutnya >> Pengusaha dan Jenderal

<!--more-->

Pengusaha dan Jenderal

Liartha membenarkan kabar bahwa banyal tokoh atau pejabat di Indonesia pernah menempuh pendidikan jarak jauh di University of Berkley. Lelaki 78 tahun itu mengklaim bahwa sejumlah jenderal, kepala daerah, pengusaha, dan diplomat asing telah menggondol berbagai gelar dari lembaga yang ia pimpin.

Bagi tokoh yang sibuk, Liartha menawarkan berbagai kemudahan. Mereka cukup mendaftar, melengkapi persyaratan, dan membayar sejumlah biaya. "Kuliahnya bisa online," ucap Liartha, awal Januari lalu. "Kalau mau, program doktor di sini bisa selesai tiga bulan."

Adapun biayanya tergantung program yang dipilih. Untuk gelar master, ongkosnya sekitar Rp 35 juta. Untuk gelar doktor sekitar Rp 57 juta. "Kalau mau doctor honoris causa, cukup Rp 45 juta," ujar Liartha, seraya menawari Tempo mencari calon mahasiswa dengan sejumlah imbalan.

Menurut Dharnita Chandra, Kepala Subdirektorat Penyelarasan dan Pengembangan Keunggulan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, "pengobral gelar" asal luar negeri masih terus mencari korban di Indonesia. "Kasus ijazah palsu banyak sekali," katanya, Januari lalu.

Untuk membongkar jaringan pemalsu gelar akademik itu, Kementerian Riset tengah merancang nota kesepahaman khusus dengan Markas Besar Kepolisian RI. "Kasus seperti itu tak bisa ditangani secara biasa-biasa saja," Dharnita menegaskan.

JAJANG JAMALUDIN | MITRA TARIGAN | YOHANES SEO