Wakil Ketua DPP Partai Golkar versi munas Bali, Nurdin Halid (tengah), dan Sekjen Idrus Marham, melaporkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono di Mabes Polri, Jakarta, 11 Maret 2015. Pemalsuan ini dituding dilakukan oleh Presidium Penyelenggara Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya versi Munas Bali, Idrus Marham, memastikan, dalam waktu dekat, dualisme kepengurusan di partainya akan segera berakhir. Dia mengatakan akan membicarakan soal kemungkinan islah dengan kepengurusan kubu Agung Laksono.
"Semuanya nanti akan kami bicarakan," ucap Idrus di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu malam, 23 Mei 2015. "Pekan ini selesai semua. Satu-dua hari ini sudah selesai."
Idrus juga menuturkan akan membentuk sebuah tim yang tersebar di tiap-tiap Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar untuk mulai menjaring nama-nama calon kepala daerah yang akan ikut pilkada.
"Lalu disusun untuk tahapannya. Soal kriterianya, sudah nanti kami bicarakan," ujarnya. "Dan hampir secara garis besar semua sudah tercantum dalam juklak. Ya, pilkada yang sudah ada. Jadi tidak terlalu masalah."
Dia mengklaim kubu Agung untuk sementara sudah tidak mempermasalahkan soal kepengurusan dan pengesahan calon kepala daerah diteken oleh DPP kepengurusan Aburizal Bakrie. "Kan, orang-orang ini semua juga sama. Jadi tidak ada masalah," katanya.
Sabtu malam lalu, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, dan Idrus sowan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan itu membahas kemungkinan adanya islah sementara atas dualisme kepengurusan di partai beringin. Tujuannya, agar Golkar dapat mengikuti pilkada serentak.
