Masuk Tim Pansel KPK, Ini Komentar Supra Wimbarti UGM  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Kamis, 21 Mei 2015 15:43 WIB

Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Supra Wimbarti. twitter.com

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan anggota tim panitia seleksi pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang semuanya terdiri dari akademikus dan praktisi perempuan dari berbagai bidang. Salah satu dari sembilan nama itu adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Supra Wimbarti.

Supra mengaku mengetahui penunjukkannya sebagai anggota Pansel Pimpinan KPK beberapa hari lalu pada pekan ini. Menurut dia, dia semula kaget ketika mendengar penunjukan ini. "Karena selama ini saya lebih banyak terlibat di seleksi untuk pejabat di korporat dan perguruan tinggi," kata Supra, Kamis, 21 Mei 2015.

Karena itu, menurut Supra, dia akan menjalankan tugasnya di tim pansel dengan hati-hati. Supra berpendapat KPK merupakan lembaga dengan peran penting di pemerintahan serta menjadi sorotan publik. "Saya perlu hati-hati dan memahami dengan betul tupoksi KPK," kata dia.

Dengan begitu, Supra berharap bisa merumuskan secara tepat beragam indikator syarat kelayakan calon pimpinan KPK dari segi kualitas psikologinya. Salah satu syarat umum, dia memberi contoh, calon pimpinan KPK harus memiliki keteguhan dalam memegang prinsip dan pendapat yang sesuai dengan substansi maksud hukum.

Selain itu, harus benar-benar betah stres. Dia berpendapat posisi sebagai pimpinan lembaga antirasuah pasti memerlukan kerja berat dan banyak tekanan. Karena itu, figur calon pimpinan KPK perlu memiliki ketahanan mental.

"Itu baru syarat umum. Saya perlu mendengar penjelasan presiden dan berdiskusi dengan anggota pansel lain untuk merumuskan syarat detailnya," kata dia.

Akademikus lain dari UGM yang masuk dalam tim Pansel Pimpinan KPK adalah pakar hukum tata negara, Enny Nurbaningsih. Dia laman situs UGM yang memuat profilnya, Enny tertulis banyak melakukan riset dan memberikan materi pelatihan mengenai kewenangan pemerintah daerah dan peraturan daerah.

Enny sedang tidak berada di kampus UGM pada Kamis siang, 21 Mei 2015. Menurut juru bicara UGM, Wijayanti, Enny sedang berada di Jakarta.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita terkait

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

16 menit lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

1 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

4 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya