Presiden Direktur IBM, Betti Alisjahbana. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar IT lulusan Institut Teknologi Bandung Betti Alisjahbana tak menyangka dipilih sebagai salah satu anggota panitia seleksi pimpinan KPK. Padahal menurut Betti, ia baru saja dihubungi Presiden Joko Widodo kemarin dan itu pun baru diminta kesediaan menjadi calon.
"Saya bersedia dan mempersilakan dicalonkan selama saya bisa berkontribusi," ujar Betti saat dihubungi Tempo, Kamis 21 Mei 2015. Mantan Presiden Direktur PT International Business Machines (IBM) ini mengatakan sangat senang dapat terlibat melakukan sesuatu untuk KPK.
Menurut dia kondisi yang terjadi saat ini menuntut KPK untuk segera kembali memiliki pimpinan yang kredibel dan kompeten. "Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dan saya rasa bisa bekerja sama dengan anggota lainnya karena beberapa sudah kenal baik dan pernah bekerja sama," ujar Betti.
Betti berharap bersama anggota lainnya, dia bisa mendapatkan calon pimpinan KPK yang tepat. Baginya ini tantangan yang luar biasa. Harapan lainnya adalah munculnya banyak orang yang terpanggil untuk mendaftarkan diri menjadi ketua KPK. "Selain menyeleksi orang yang mendaftar kami pun rasanya perlu mendekati beberapa orang yang kompeten untuk mau mencalonkan diri dan siap menerima tugas mulia dan penuh tantangan ini," kata Betti lagi.
Tugas ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis pagi, 21 Mei 2015. Pansel terdiri dari sembilan orang perempuan dengan latar belakang beragam. Seperti ahli hukum, ahli keuangan, sosiolog, ahli IT, hingga psikologi.
Para wanita terpilih tersebut yaitu Destry Damayanti yang merupakan ekonom dan ahli keuangan. Ia ditunjuk sebagai Ketua Pansel. Selain itu ada Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara dan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional), ia bertindak sebagai Wakil Ketua Pansel. Ada juga Harkristuti Harkrisnowo (pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Betti Alisjahbana (ahli teknologi dan informasi asal ITB), Yenti Ganarsih (pakar pencucian uang), Supra Wimbarti (psikolog), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan), Diani Sadiawati (pejabat di Bappenas) dan Meuthia Ganie Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).
