TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama menteri yang akan dievaluasi.
Indikasinya, menurut Yuddy, pada saat rapat kabinet, Jokowi memberikan peringatan soal penyerapan anggaran kepada beberapa kementerian.
"Presiden sudah memberikan warning pada menteri-menterinya bahwa waktunya sudah habis untuk leha-leha, harus bekerja, sudah diingatkan sebelumnya tentang pentingnya serapan anggaran," kata Yuddy di Istana Negara, Jumat, 15 Mei 2015.
Menurut Yuddy, dengan warning seperti itu, maka dapat disimpulkan Presiden sudah memiliki bahan evaluasi terhadap masing-masing menterinya.
Dalam rapat kabinet pada Rabu lalu, Presiden Joko Widodo menegur lima kementerian yang belum tuntas menata ulang struktur organisasi. Walhasil, Jokowi mengaku belum meneken peraturan presiden yang menaungi mereka.
"Hati-hati, karena masalah kelembagaan rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran," kata Jokowi pada saat itu.
Namun, Yuddy mengatakan, semua kementerian dengan nomenklatur baru dan lama sudah tuntas menata ulang struktur organisasinya dan sudah diberikan peraturan presiden. Hanya satu yang belum tuntas, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Musababnya, nomenklatur dalam kementerian itu menginginkan adanya wakil menteri.
"Kementerian PAN tidak punya kewenangan untuk memberikan tanggapan rekomendasi, karena posisi wakil menteri dalam Bappenas itu jabatan politis, strategis, dan yang menentukan Presiden," kata Yuddy. Akibatnya, hingga saat ini peraturan presiden struktur organisasi kelembagaan Bappenas belum ditandatangani.
Yuddy juga membantah lambatnya tata ulang struktur organisasi kementerian berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Menurut dia, sejak Maret lalu, seluruh kementerian sudah memiliki struktur organisasi yang jelas untuk menggunakan anggaran.
"Jadi ini bukan karena soal administrasi, tapi lebih kepada masalah psikologis. Banyak pejabat yg malas untuk segera lakukan kegiatan penyerapan anggaran," ujarnya.
Di samping itu, menurut Yuddi, juga masalah pergantian pejabat setelah organisasi ada. Namun, ini tergantung bagaimana menterinya, bukan presiden. “Jadi tidak ada masalah krusial dan fundamental, masalahnya ada di menterinya masing-masing, untuk percepat implementasi program kerja dan serapan anggaran," ujar dia.
REZA ADITYA
