TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Caranya, meningkatkan keterampilan TKI yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga sehingga bisa menjadi perawat.
"Presiden bertanya mengapa kualitas TKI rendah dibandingkan dengan negara lain," kata Nusron di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 15 Mei 2015. "Salah satu isunya tentang profesi perawat di Indonesia."
Nusron mengatakan Indonesia lebih banyak mengirimkan tenaga kerja tanpa keterampilan. Karena itu, kebanyakan TKI di luar negeri berprofesi sebagai pembantu rumah tangga.
Menurut dia, hal ini berbeda dengan Filipina. Negara berpenduduk 100 juta jiwa itu lebih banyak mengirimkan perawat sebagai pekerja migran. Jokowi, ujar Nusron, menginginkan Indonesia mengubah fokus pengiriman TKI menjadi seperti yang dilakukan Filipina. "Supaya meningkatkan kesejahteraan mereka juga, ketimbang hanya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga."
Menurut Nusron, pihaknya akan melaksanakan perintah Presiden dengan mengadakan sertifikasi National Council Licensure Examination for Registered Nurses bagi para buruh migran. Sertifikasi itu telah diterapkan di beberapa negara, yaitu India, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan.
Selama ini, Nusron menambahkan, perawat Indonesia yang ingin mendapat sertifikat itu harus datang ke empat negara tersebut. "Itu kan menghabiskan waktu dan biaya," ujarnya. Namun, atas instruksi Jokowi, bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BNP2TKI akan mengadakan sertifikasi perawat itu di Indonesia.
"Kami akan memfasilitasi, mendatangkan pelatih dari Filipina ke Indonesia. Semua TKI nanti akan diberi skill keperawatan," ujarnya. Menurut dia, pelatihan keperawatan ini akan ditangani oleh Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina atau Sekolah Tinggi Kesehatan Pertamina.
REZA ADITYA
Berita terkait
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
17 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca SelengkapnyaMahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal
9 Desember 2023
Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.
Baca Selengkapnya2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC
28 November 2023
CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.
Baca SelengkapnyaJadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia
24 November 2023
Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.
Baca SelengkapnyaPolisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal
11 November 2023
Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.
Baca Selengkapnya