TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) mendesak Presiden Joko Widodo menghapuskan tes keperawanan atas calon prajurit perempuan Tentara Nasional Indonesia juga tunangan anggota TNI.

Konferensi International Committee on Military Medicine (ICMM) atau persatuan dokter militer internasional yang akan berlangsung di Bali pada 17-22 Mei 2015 mendatang, diminta mendesak agar tes diskriminatif itu dihilangkan.

"TNI harus menyadari bahwa tes keperawanan yang menyakitkan dan memalukan atas calon prajurit perempuan tak ada hubungannya dengan keamanan nasional," kata Direktur Advokasi Hak Perempuan HRW Nisha Varia melalui siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 14 Mei 2015.

Nisha meminta Jokowi segera meluruskan TNI dan menghapuskan tes keperawanan dari persyaratan masuk militer. Dia juga mengimbau agar seluruh rumah sakit militer menolak melakukan tes tersebut.

Menurut Nisha, tes keperawanan adalah bentuk kekerasan berdasarkan gender yang telah ditolak secara luas. Pada November 2014, kata Nisha, World Health Organization telah menyatakan, "Tes keperawanan atau tes dua jari tak punya dasar ilmiah dan tak valid."

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy sebelumnya membenarkan pada 18 November 2014 bahwa militer Indonesia masih menerapkan tes keperawanan. Saat itu, protes atas tes keperawanan untuk polwan sedang ramai diperbincangkan.

Juru bicara TNI, Fuad Basya, sebelumnya juga mengkonfirmasi tes keperawanan untuk prajurit perempuan telah lebih dulu dilakukan bahkan sebelum kepolisian melakukan hal serupa. Berdasarkan riset HRW, baik TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara telah melakukan tes keperawanan pada calon prajurit perempuan selama puluhan tahun. Tes itu bahkan juga diberlakukan bagi calon istri anggota TNI.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA