Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kiri) dan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sudirman Saad (kanan), memperlihatkan ikan hasil tangkapan pada Tradisi Mane'e di pulau Intata, kabupaten kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, 7 Mei 2015. ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar
TEMPO.CO, Takalar - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan operasi penangkapan dan pembakaran kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Ia meminta Susi berfokus pada upaya peningkatan produktivitas perikanan ketimbang perang terhadap kapal asing yang mencuri ikan.
Menurut JK, Kementerian Kelautan cukup konsisten saja bersikap tegas mengawasi pencurian ikan. "Bakar membakar kapal sudah bukan zamannya lagi. Ini saatnya periode peningkatan produktivitas perikanan," kata JK di sela peresmian program Jangkau, Sinergi dan Guideline atau Jaring di Pelabuhan Boddia, Takalar, Sulawesi Selatan, Senin, 11 Mei 2015.
JK menjelaskan, kantong-kantong kemiskinan seperti pengangguran mesti segera dikurangi. Salah satu upaya mengurangi itu dengan meningkatkan produktivitas nelayan. JK meyakini sektor perikanan memiliki potensi menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku sudah merasakan betapa potensialnya sektor perikanan. (Baca: Menteri Susi dan Kisah Para Budak Kapal yang Dibius dan Diculik)
"Saya saja ditunjang sama istri yang punya tambak ikan. Kalau ke restoran, pasti dibantu sama istri. Itu artinya perikanan tidak hanya bisa membiayai masyarakat kecil, tapi juga wapres," kata JK yang kemudian disambut gelak tawa para undangan yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Menteri Susi mengatakan, pihaknya berharap program Jaring dapat membangkitkan kembali pembangunan armada perikanan nasional. Kementerian telah menyiapkan program seperti pengolahan terpadu untuk memaksimalkan nilai perikanan, seperti rumput laut. "Nilainya kita tingkatkan apalagi larangan ekspor bahan baku belum maksimal."
JK meresmikan program Jaring didampingi antara lain Menteri Susi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Program kerja sama antara OJK dan Kementerian Kelautan ini bersinergi dengan perbankan, industri keuangan non bank, dan Kamar Dagang Indonesia.
