Inilah Daftar Kekecewaan Terhadap Pemerintah Jokowi  

Reporter

Senin, 11 Mei 2015 07:05 WIB

Presiden Jokowi (kiri) berjalan meninggalkan ruangan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menutup Asian African Summit 2015 di JCC, Jakarta, 23 April 2015. ANTARA/AACC2015/Panca Syurkani

TEMPO.CO , Jakarta:Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang penegakan hukum dan bidang ekonomi dianggap paling buruk oleh publik. Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia menyimpulkan masyarakat tak puas atas kinerja kementerian di dua bidang tersebut.

Sebanyak 63,1 persen responden menyatakan tak puas terhadap kinerja kementerian di bidang perekonomian, sedangkan 56,7 persen tak puas atas kinerja bidang politik, hukum, dan keamanan. Survei ini berupa wawancara terhadap 450 responden dari 45 kelurahan terpilih di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi pada 24-30 April. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 4,62 persen.

Kekecewaan publik didasari penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak, impor beras, serta kenaikan tarif dasar listrik dan gas. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai rendahnya kepuasan publik atas kinerja pemerintah akibat naik-turunnya harga BBM. (Baca: Jokowi Tawari Posisi 7 Menteri ke Golkar Kubu Ical?)

Harga BBM turun tapi tak berimbas pada harga barang kebutuhan pokok yang telanjur naik. Tiga kartu yang diunggulkan Presiden menahan dampak inflasi tak memikat pemilih. "Jadi, ketika BBM naik lagi, harga pangan ikut naik lagi,” kata dia dalam paparan survei tadi. “Ini pekerjaan rumah tim ekonomi yang harus dibereskan."

Kinerja Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diukur dari ketidakpuasan publik terhadap reformasi sistem dan penegakan hukum. "Menteri-menteri bidang ini lebih banyak diisi kader partai, sehingga berpengaruh banyak dalam kebijakan yang diambil," kata Agus.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Presiden layak merombak kabinet berdasarkan survei tersebut. “Sebanyak 56 persen responden menginginkan Jokowi merombak kabinet,” kata dia.

INDRA WIJAYA | INDRI MAULIDAR | REZA ADITYA


Berita Menarik:
Heboh Wanita Jadi Ratu: Sabda Raja Juga Bisa Salah!

Geger Pelacur Top: Video Penangkapan Artis AA Beredar di YouTube


Mantab, Perusahaan Ini Ajak 6.400 Karyawan Liburan ke Paris


Wah, Deretan Nama Pelacur Papan Atas Itu Dikenal Publik

Advertising
Advertising

Berita terkait

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

1 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

1 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

1 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

2 jam lalu

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

2 jam lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

3 jam lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

4 jam lalu

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

5 jam lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

7 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya