Greenpeace Ingatkan Jokowi untuk Menjadi Rimbawan Sejati  

Reporter

Minggu, 10 Mei 2015 18:33 WIB

Putri Indonesia Lingkungan 2015, Chintya Fabyola (kiri), artis Poppy Sovia dan aktivis Greenpeace melakukan kampanye "Perkuat Moratorium Hutan", di Jakarta, 10 Mei 2015. Mereka meminta Presiden Jokowi agar segera bertindak untuk melindungi secara penuh seluruh hutan Indonesia. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace menagih janji Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang dan memperkuat kebijakan penundaan izin tebang hutan atau dikenal sebagai moratorium hutan. Kebijakan ini keluar di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bakal berakhir pada 13 Mei 2015.

"Jika tidak diperkuat maka kebijakan itu adalah langkah mundur yang meninggalkan kehancuran bagi hutan dan keanekaragaman hayati yang pernah dimiliki bangsa ini,” ujar Yuyun Indradi, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, di Jalan Sudirman, Jakarta.

Untuk memperkuat desakannya, Minggu, 10 Mei 2015, ratusan supporter Greenpeace bersama sejumlah artis berlari sepanjang lima kilometer (Run Forest Run) di kawasan bebas kendaraan di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin, Jakarta

Di antara artis itu adalah Poppy Sovia, Ninda Felina, Gugun Blues Shelter, Kunto Aji, dan Putri Indonesia Lingkungan tahun 2015, Chintya Fabyola. Mereka ikut bersuara mendorong Presiden Jokowi agar segera bertindak melindungi secara penuh seluruh hutan Indonesia di jam-jam terakhir sebelum semuanya terlambat.

Mereka menyerukan agar Presiden Indonesia Joko Widodo tidak melewatkan kesempatan untuk memperkuat kebijakan penundaan izin tebang hutan (moratorium hutan).

Kurang dari 72 jam lagi kebijakan moratorium akan berakhir pada Rabu, 13 Mei 2015, yang berarti hutan-hutan alam tidak lagi terlindungi karena dapat diberikan izin-izin penebangan atau pembukaan. Presiden pernah berjanji bahwa kebijakan ini akan diperpanjang.

"Tapi tidak jelas apakah itu akan diperkuat atau justru lebih lemah dari kebijakan sebelumnya," kata Yuyun. Memperkuat moratorium, ujarnya, dengan menjamin perlindungan seluruh hutan yang tersisa seluas 93,6 juta hektare akan mempertegas bahwa Presiden Jokowi adalah seorang rimbawan sejati.

Jokowi memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah itu, dia menjadi pengusaha mebel di Solo. Dalam pemilihan presiden 2014, sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM menjadi relawan dengan membentuk wadah Sekretariat Rimbawan untuk (Seribu) Jokowi.

UNTUNG WIDYANTO


Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya