Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato kepada para pedagang di Pasar Pharaa, Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi
TEMPO.CO, Jayapura - Menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua pada 8 Mei 2015, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mewaspadai ancaman dari kelompok kriminal bersenjata yang selama ini kerap melakukan tindakan kekerasan di Papua.
"Tapi secara keseluruhan, situasi keamanan di tanah Papua kondusif dan aman," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Patrige Renwarin, Rabu, 6 Mei 2015.
Menurut Patrige, kelompok kriminal bersenjata ini kapan saja dapat melakukan berbagai aksi yang menimbulkan gangguan keamanan. Patrige mengatakan kelompok tersebut ingin menimbulkan kesan jika wilayah Papua tidak aman. Karena itu, mereka menjadi sasaran pengawasan aparat keamanan.
Patrige mengatakan, sesuai imbauan Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, Polda Papua telah meminta kepada seluruh pemimpin kelompok kriminal bersenjata yang ada di wilayah gunung, lembah ataupun yang berada di dalam wilayah kota di dalam wilayah Provinsi Papua untuk menghentikan semua kegiatan yang bisa merugikan masyarakat dan pemerintah.
"Segera sadar dan turun untuk berperan aktif mempercepat dalam membangun daerahnya masing-masing. Sehingga tanah Papua secara keseluruhan dapat segera berkembang sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia,” kata Patrige.
Menurut Patrige, Polda Papua juga meminta kelompok-kelompok kriminal ini yang ada di tanah Papua, segera menyerahkan senjata api mereka. Sebab menyimpan dan memiliki, apalagi menggunakan senjata tanpa izin, melanggar Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman seumur hidup.
Patrige mengatakan imbauan ini juga ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para tokoh agama, adat, ondoafi, dan ondofolo yang ada di seluruh Papua. Mereka disarankan untuk ikut membantu dengan menyadarkan masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban.
Sebelumnya, pihak TNI dari Kodam XVII Cenderawasih mengklaim akan menindak tegas bagi siapa saja yang berencana atau menggagalkan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua. “Saya tegaskan bagi siapa melakukan penolakan dan mengganggu kunjungan presiden, saya akan tindak tegas. Tak akan ada toleransi bagi saya,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan, Selasa, 5 Mei 2015.
