Lagi, Terdakwa HAM Abepura Divonis Bebas

Reporter

Editor

Jumat, 9 September 2005 18:15 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar:Majelis hakim Pengadilan hak asasi manusia (HAM) Makassar kembali memvonis bebas terdakwa perkara pelanggaran HAM berat di Abepura, Papua. Kali ini yang dinyatakan tak bersalah adalah Kombes Pol Daud Sihombing, mantan Kepala Polres Jayapura. Majelis hakim yang diketuai Edy Wibisono, menyatakan tewasnya Joni Karunggu dan Ori Ndronggi hanya ekses dari penyisiran oleh polisi. Hal itu ditempuh setelah terjadi penyerangan ke Mapolsek Abepura serta perusakan dan pembakaran Kantor Otonomi Propinsi Papua. Pada insiden 7 Desember 2000 itu, 99 penduduk sipil ditangkap. Dua diantaranya, Joni dan Ori mengalami luka-luka parah dan akhirnya tewas. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 Wita, baru dimulai usai salat Jumat pada pukul 13.30 Wita karena ada unjuk rasa dari Solidaritas Keluarga dan Pemerhati HAM. Putusan itu disambut tepuk tangan dan teriakan gembira puluhan polisi yang memenuhi ruang sidang. Daud yang saat ini menjabat Kabid Telematika Polda Sulsel pun menyalami tim kuasa hukumnya satu per satu. Pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada saya itu memang tidak pernah saya lakukan. Saya justru pahlawan penegak HAM, ujarnya.Jika bukan karena upaya keras dirinya dan bawahannya, jelas Daud, nasib Abepura, Jayapura dan Papua mungkin lebih parah daripada Ambon, Poso.Sementara itu, tim jaksa penuntut umum yang diketuai Burhanuddin SH menyatakan kasasi atas putusan tersebut. Irmawati

Berita terkait

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.

Baca Selengkapnya

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.

Baca Selengkapnya

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.

Baca Selengkapnya

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

3 Februari 2017

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

2 Februari 2017

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

2 Februari 2017

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.

Baca Selengkapnya