Walau Biaya Perawatan Tinggi, Rusa DPR Tak Akan Dipindahkan

Reporter

Kamis, 30 April 2015 05:50 WIB

Rusa totol di areal taman rusa, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah mengumumkan lelang pengadaan barang Tahun Anggaran 2015, salah satu nilai anggaran fantastis dalam pengadaan itu adalah alokasi dana sebesar Rp 650 juta untuk biaya pemeliharaan rusa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Djaka Dwi Winarko mengatakan tak akan melepas atau memindahkan puluhan rusa yang dirawat di taman Kompleks Parlemen Senayan meski biaya perawatannya tinggi. Ia menilai rusa tersebut bisa jadi sarana pembelajaran dan hiburan bagi pengunjung parlemen, sekaligus hadiah kenang-kenangan dari Istana Bogor kepada DPR.

"Biarkan saja di sana. Kalau anak sekolah studi banding, mereka bisa melihat rusa untuk hiburan," kata Djaka saat ditemui di ruangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 29 April 2015.

DPR sempat mendapat kritik dari pengamat dan masyarakat karena menganggarkan belanja rumah tangga yang besar. DPR mengumumkan pagu atau rencana anggaran perawatan rusa sebesar Rp 650 juta. "Realisasinya hanya Rp 500 juta," ucap Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyas Tuti, Selasa, 14 April 2015.

Djaka menyebutkan total biaya perawatan rusa sebesar Rp 540 juta. "Ada biaya perawatan, pemeliharaan, pakan plus suplemen, dan alat penunjang," ujar Djaka.

Awalnya, DPR menetapkan pagu sebesar Rp 640 juta. Setelah lelang terbuka lewat e-procurement, DPR menetapkan pemenang lelang perawatan dengan nilai terendah, yaitu Rp 540 juta.

Rusa-rusa yang berada di Taman Parlemen merupakan kado pemerintah dan pengelola Istana Bogor kepada DPR saat hari ulang tahun DPR pada 29 Agustus 2008. Saat itu, Agung Laksono masih menjabat sebagai Ketua DPR.

Istana memberi 29 ekor rusa saat itu. Kini, rusa berkembang biak menjadi 53 ekor. Setiap hari, lima penjaga bergantian menjaga rusa-rusa tersebut. Tak lupa, dokter hewan rutin memastikan rusa dalam kondisi sehat.

Djaka berpendapat bahwa Kompleks Parlemen Senayan jadi tempat yang tepat untuk pemeliharaan rusa tutul. Kawasan kantor anggota Dewan ini memiliki 12 hektare ruang terbuka hijau yang cocok bagi perawatan hewan mamalia pemamah biak itu.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

17 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

23 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya