Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Jefri Tarigan/Anadolu Agency/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 28 April 2015. “Saya datang pukul 12.30 hingga 13.30 bersama banyak serikat buruh,” katanya saat dihubungi, Rabu, 29 April 2015.
Anis mengatakan kelompoknya itu membahas persiapan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei. “Kami bicarakan May Day,” ujarnya.
Selain membicarakan kegiatan yang berhubungan dengan perayaan tahunan itu, kata Anis, pihaknya pun membahas nasib terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso. Mereka menyarankan agar Presiden Jokowi menunda eksekusi hukuman mati bagi Mary Jane. “Ini dalam rangkaian SaveMaryJane,” tuturnya.
Menurut Anis, hukuman mati adalah implikasi buruknya sistem hukum bagi buruh migran. Ia pun mengingatkan banyak buruh migran Indonesia yang memiliki nasib sama seperti Mary Jane.
“Mary Jane itu korban. Lagi pula ada penundaan permintaan dari Presiden Filipina karena ada yang menyerahkan diri dari orang yang merekrut Mary Jane,” ucapnya.
Saat itu, kata Anis, Jokowi mengatakan akan mempertimbangkannya. Namun Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih dalam ketika itu. Mendengar keputusan bahwa Presiden Jokowi menunda eksekusi bagi Mary Jane, Anis pun senang. Ia berharap ada bukti baru yang bisa meringankan hukuman yang didapat Mary Jane.
Sebelumnya, Mary Jane dijadwalkan dihukum mati bersama delapan terpidana kasus narkoba lainnya dari beberapa negara. Mereka telah dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu dinihari tadi, 29 April 2015.
