Tiba di Polda, Abraham Samad Langsung Salat  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Selasa, 28 April 2015 16:15 WIB

Abraham Samad, melaksanakaan shalat sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Sulselbar di Makassar, 28 April 2015. Pemeriksaan lanjutan ini terkait Kasus Abraham Samad disinyalir telah melakukan pemalsuan dokumen paspor atas nama Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Makassar - Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, akhirnya sampai di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa, 28 April, sekitar pukul 13.15 Wita. Abraham tiba bersama belasan pengacaranya.

Mereka mengendarai sekitar tujuh mobil. Abraham sendiri menumpang mobil Nissan Juke berwarna silver B-1165-FW.

Sesampainya di Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat siang tadi, Abraham sempat meladeni pertanyaan jurnalis. Sebelum pemeriksaan dimulai, Abraham bergegas ke masjid yang berada tidak jauh dari ruangan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Dari pantauan Tempo, Abraham Samad yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, tampak khusyuk menunaikan salat Duhur.

Setelah salat Duhur, Abraham Samad kembali masuk ke ruangan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Alumnus Universitas Hasanuddin itu mengatakan kedatangannya ke Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat adalah untuk memenuhi panggilan penyidik untuk menuntaskan pemeriksaan sebelumnya yang sempat tertunda. Sebagai warga negara yang baik, dia akan selalu kooperatif.

Dari belasan pengacara yang hadir mendampingi Abraham, empat di antaranya adalah advokat asal Jakarta. Rinciannya, dua orang dari tim advokasi antikriminalisi Jakarta, yakni Liliana Santosa dan Johanes Gea. Dua advokat lainnya dari internal KPK, yaitu Indra M Bakti. Sisanya, pengacara Makassar, seperti Adnan Buyung Azis, Abdul Kadir, Abdul Muttalib, dan Zulkifli Hasanuddin.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Joko Hartanto, mengatakan pihaknya belum memastikan apakah menahan Abraham atau tidak. Sampai sekarang, pihaknya belum berpikir ke arah sana. "Nanti setelah pemeriksaan baru disampaikan," ucap dia.

Penahanan seseorang, menurut Joko, harus memenuhi sejumlah unsur yang diatur dalam KUHP. Di antaranya, unsur objektif seperti ancaman hukuman tersangka di atas lima tahun atau dikenakan pasal tertentu. Sisanya, unsur subyektif yakni dikhawatirkan kabur, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti.

TRI YARI KURNIAWAN



Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

54 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

7 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

12 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

21 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

23 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya