Kapasitas Over, DPR Sebut Gedung Baru Mendesak  

Reporter

Selasa, 28 April 2015 07:35 WIB

Petugas kebersihan membersihkan genangan air akibat atap yang bocor di Lobby gedung Nusantara III DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2). Akibat hujan yang cukup deras disertai petir mengguyur Jakarta, menyebabkan kebocoran di sejumlah atap Gedung DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyas Tuti mengatakan pihaknya perlu segera membangun gedung baru di Kompleks Parlemen Senayan untuk ruang kerja tenaga ahli dan staf administrasi per anggota Dewan. Alasannya, ruang kerja di Gedung Nusantara I tak lagi mampu menampung anggota Dewan bersama semua stafnya.

"Bayangkan, kebutuhan gedung yang tadinya hanya dirancang menampung 800 orang, sekarang hampir 5.000 orang," kata Win di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 27 April 2015.

Menurut Win, Gedung Nusantara I, lokasi ruang kerja anggota Dewan, hanya dirancang untuk 400 anggota Dewan dan 400 staf. Saat ini, ia mencatat terdapat sekitar 4.357 tenaga ahli sekaligus staf administrasi dan 560 anggota Dewan yang menempati gedung berlantai 22 tersebut. Tiap anggota memiliki lima tenaga ahli dan dua staf pribadi.

Selain itu, Win mengklaim luas ruangan anggota jauh dari standar peraturan presiden, yaitu 117 meter. Saat ini rata-rata luas ruang kerja sebesar 28-30 meter. "Bayangkan ruang sekecil itu, stafnya duduk di mana?" ujar Win.

Hingga kini DPR belum merilis anggaran resmi pembangunan gedung tersebut. Rencananya, DPR juga membangun museum dan perpustakaan serta sentra riset baru.

Adapun tim kerja pembangunan gedung baru diketuai Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmah Djuned, dengan anggota Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan Dimyati Sudja, Kepala Biro Perawatan Mardian Umar, Kepala Biro Humas Djaka Winarko, serta beberapa perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pembangunan akan dilakukan di gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gedung tersebut masih di bawah pengelolaan DPR. "Diusulkan kepada Jokowi akan gunakan Kemenpora, nanti akan ditempati DPD," tuturnya.

PUTRI ADITYOWATI


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya