Sejumlah Pegawai KPU memasukan surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Padang - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Barat memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini membengkak.
Ketua KPUD Sumatera Barat, Amnasmen mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pemilihan gubernur di Sumatera Barat mencapai Rp 168 miliar. Sekitar Rp 70 miliar di antaranya dialokasikan untuk belanja kampanye.
"Untuk mendanai kampanye, anggaran membengkak sebesar Rp 70 miliar," ujarnya setelah rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota dan pemerintah daerah, di Kota Padang, Senin 27 April 2015.
Malah, kata Amnasmen, dana kampanye lebih besar dari anggaran logistik. "Jauh lebih besar. Anggaran logistik hanya sekitar Rp 7 miliar hingga Rp 9 miliar," ujarnya.
Amnasemen menambahkan, awalnya mengalokasikan anggaran Rp98 juta untuk Pilkada. Belum termasuk biaya kampanye. Namun, saat ini di APBD 2015, anggaran untuk pilkada hanya sekitar Rp 45 miliar.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, biaya kampanye ditanggung pemerintah. Dengan demikian, yang telah dianggarakan dalam APBD 2015 banyak yang tak sesuai.
"Contohnya, provinsi awalnya anggarkan Rp 45 miliar. Ternyata setelah revisi undang-undang menjadi Rp 168 miliar. Jadi naik empat kali lipat," ujarnya.
Namun, kata Irwan, anggaran dan peraturannya harus dipersiapkan. Revisi itu akan dimasukan dalam APBD Perubahan 2015. Meskipun penggunan sudah bisa sejak tahapan bulan April ini.
"Disediakan, karena harus ada. Uang itu ibaratkan kantung kiri dan kanan. Jika ini penting kita anggarkan dan yang lain dikurangi," ujarnya.
