TEMPO.CO, Padang - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menjelaskan makna dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta negara-negara Asia-Afrika tidak bergantung pada lembaga donor internasional. Pernyataan Jokowi disampaikan saat membuka Konferensi Asia-Afrika di Bandung pekan lalu.

Menurut Andrinof, pernyataan itu bertujuan membangkitkan kepercayaan diri dalam membangun kemandirian ekonomi. "Artinya, mandiri secara ekonomi, termasuk pembiayaan," ujarnya saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu, 26 April 2015.

Latar belakang pernyataan itu, kata Andrinof, Presiden Jokowi mengeluhkan sistem pembagian keuntungan dari proyek-proyek kerja sama internasional. Misalnya, 60 persen anggaran proyek dihabiskan untuk membiayai konsultan. Mereka mengulur waktu pengerjaannya, seharusnya bisa selesai tiga tahun, dibikin lima tahun.

Alhasil, pengerjaannya membutuhkan biaya tinggi. "Jadi pesannya agar kita selektif dengan memanfaatkan dana dari tiga lembaga itu," katanya. Yaitu Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Andrinof menjelaskan Indonesia belum bisa memutuskan hubungan dengan ketiga lembaga donor itu. Sebab, sumber dana negara ini masih terbatas. APBN tidak cukup untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

Apalagi Indonesia masih menyisakan utang yang harus tetap dibayar. "Ini untuk bayar utang yang sudah dibikin sejak pemerintahan 30 tahun yang lalu," tuturnya. Menurut dia, utang bisa diselesaikan jika pertumbuhan ekonomi terus di atas 8 persen selama 15 tahun.

Kata Andrinof, di Cina, pertumbuhan ekonominya mencapai 9 persen selama 30 tahun sehingga surplus besar dan memiliki cadangan devisa yang banyak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini rata-rata 5,5 persen. “Untuk menyediakan lapangan kerja saja susah, menurunkan angka pengangguran 3 persen masih jauh,” ucapnya. Angka pengangguran bisa mencapai 4 persen jika rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen.

Pemerintahan Jokowi-Kalla memiliki komitmen untuk peminjaman, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang realistis dan terkendali. Setiap tahun ada batasan maksimum dana yang bersumber dari pinjaman. Agar belum berutang, ada metode penugasan ke BUMN. Proyek infrastruktur yang dikerjakan BUMN dibolehkan meminjam untuk dana awal, tapi BUMN harus bertanggung jawab.

Agar jangan bergantung, Presiden Jokowi meminta untuk menghemat penggunaan uang dari pinjaman dan digunakan untuk yang betul-betul bermanfaat. "Lalu penyelamatan sumber daya alam. Pengelolaan hasil mineral dan tambang dalam negeri," ujarnya.

ANDRI EL FARUQI