Petugas keamanan menjaga Perusahaan Percetakan Negara Republik Indonesia saat polisi melakukan penggeledahan terkait kebocoran soal Ujian Nasional (UN) di Jakarta, 15 April 2015. Kasus kebocoran soal Ujian Nasional (UN) melalui internet membuat polisi melakukan penggeledahan di Perusahaan Percetakan Negara Republik Indonesia. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Yogyakarta - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tak akan meneruskan penyelidikan internal ihwal kebocoran ujian nasional tingkat SMA/SMK tahun ini. Penghentian itu dilakukan setelah menerima informasi rencana ujian ulang di Yogya dibatalkan Kementerian Pendidikan.
“Buat apa kami teruskan penelusuran, jika pemerintah pusat sudah mengakui pelaksanaan ujian di Yogya berlangsung jujur dan tak perlu diulang,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori Rabu 22 April 2015.
Para siswa SMA/SMK di wilayah Daeerah Istimewa Yogyakarta sempat terancam ujian ulang ketika ujian yang diduga dibocorkan oknum percetakan rekanan pemerintah ikut tersebar hingga Yogyakarta.
Salah satu sekolah dari ratusan sekolah di DIY yang mau mengungkap kebocoran soal itu para siswa Sekolah Menengah Negeri 3 Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta pun langsung mengecek dampak kebocoran itu di seluruh sekolah yang kemungkinan turut mengakses.
Dari penelusuran hari pertama ujian SMA/SMK, pemerintah kota awalnya mengklaim, tak akan lebih dari 10 persen sekolah yang bakal terimbas dampak bocoran itu karena sumber bocoran ujian yang disebar melalui media penyimpanan Google Drive itu sudah menghilang saat dilacak. Pemerintah pun menyebut tak ada sekolah lain yang memberi laporan kebocoran seperti SMAN 3 Yogyakarta.
“Kami meyakini pengamanan dan pengawalan sekolah cukup ketat sehingga distribusi bocoran itu tak sempat merembet luas, siswa tetap melakukan ujian jujur,” ujar Budi.
Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Komisi D DPRD Kota Yogyakarta pun sudah menyatakan sikap bersama untuk menolak ujian ulang saat menemui DPRD DIY pada Selasa 21 April 2015 kemarin.
“Setelah dicek ke sekolah-sekolah, kami sepakati, ujian nasional memang tetap berlangsung jujur, tak ada temuan dan laporan. Kami meminta Pemerintah DIY menolak ujian ulang karena mengorbankan siswa yang sudah jujur,” ujar Wakil ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto.
Aktivis Forum Pemantau Indpenden Kota Yogyakarta (Forpi) Baharuddin Kamba justru mendesak pemerintah tetap menelusuri bocornya ujian nasional kemarin sebagai antisipasi agar kejadian itu tak berulang.
“Dari penelusuran lanjut itu bisa diketahui apakah ada jaringan yang pembocor ujian di daerah, siapa yang menikmati keuntungan bocornya soal itu, dan bagaimana aksesnya bisa masuk ke sekolah karena sudah terbukti ada siswa bisa mengakses meski tak memakai,” ujar dia.
