TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempermasalahkan hasil survei Poltracking yang menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di bawah 50 persen. Menurut dia, wajar jika masyarakat bersifat seperti itu, apalagi pemerintah kerap meluncurkan kebijakan yang dianggap tak populer.
"Pemerintah tak bisa hanya menjalankan tindakan populer. Kadang-kadang harus ada yang tak populer seperti kenaikan harga bahan bakar minyak," kata JK saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 20 April 2015.
Lembaga survei Poltracking menyatakan sebanyak 41,8 persen masyarakat setuju dengan wacana perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut survei, publik menilai salah satu cara memperbaiki tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah adalah mengganti menteri.
Berdasarkan survei Poltracking pada 23-31 Maret 2015, ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 48,5 persen. "Jika performa menteri tak baik, Presiden bisa pakai cara terakhir, yakni reshuffle," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda di Jakarta, Minggu, 19 April 2015.
Kalla menyadari bahwa banyak yang tak suka dengan kenaikan harga BBM, tapi hal itu tetap harus dilakukan. Walaupun begitu, menurut dia, pemerintah tetap berusaha agar segala kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat.
Pada dasarnya, kata Kalla, sebuah kebijakan tak akan memuaskan semua pihak. Dia menganalogikan hal tersebut dengan obat untuk orang sakit. Menurut dia, agar sembuh, orang yang sakit harus tetap minum obat walaupun pahit. "Apalagi kami, kan, bekerja bukan hanya untuk enam bulan, tapi hingga lima tahun."
FAIZ NASHRILLAH
