Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Pejuang Garda Muda Nahdlatul Ulama akan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Mabes Polri untuk menyikapi bantuan dana muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Garda Muda NU khawatir sumbangan dana Rp 4,9 miliar dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo disalahgunakan.
"Karena baru pertama kali ini (muktamar) menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka kami ingin mengawasi dan dilatih bagaimana cara melakukan operasi tangkap tangan itu," kata konsolidator Garda Muda NU Fairouz H. Anggasuto kepada wartawan di sela-sela konsolidasi Garda Muda NU, Sabtu, 18 April 2015.
Garda Muda NU juga mendesak para kiai NU maupun Pengurus Besar NU membentuk tim independen untuk mengawasi dan mengaudit penggunaan dana APBD tersebut. Alasannya, agar sumbangan yang bersumber dari uang rakyat itu tidak dikorupsi.
Menurut Fairouz, kucuran dana miliaran rupiah dari APBD tersebut meresahkan para kiai karena selama ini dana muktamar berasal dari sumbangan sukarela dari para kader. Selain itu, penggunaan APBD tersebut dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. "Sebetulnya masalah ini menjadi kerisauan para kiai," kata Fairouz.
Garda Muda NU mengaku melihat ada indikasi politik uang saat pemilihan ketua umum. Menurut dia, muktamirin telah dikondisikan untuk memilih figur tertentu. "Kami sudah punya indikasi ada kelompok di dalam NU yang ingin merusak muktamar karena selama ini kami tak pernah menggunakan APBD," kata Fairouz.
Sebelumnya, Gubernur Soekarwo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyumbang dana untuk Muktamar NU sebesar Rp 4,9 miliar. "Kami akan bantu dana muktamar Rp 4,9 miliar yang diambil dari dana untuk ormas," ujar Soekarwo.
Menurut Soekarwo, sudah menjadi tugas pemerintah untuk membantu semua kegiatan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan di bidang sosial. "Wong kongres mahasiswa saja kami bantu, kok. Kalau ada yang nganggep dibawa ke kepentingan sektoral, saya tidak masuk ke ranah politik," katanya.
