Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menunjukkan jeruk baby hasil pertanian desa wisata petik jeruk di Desa Selorejo, Kec. Dau, Malang, 27 Maret 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menggandeng Institut Teknologi Bandung dalam pembangunan desa tertinggal di Indonesia. Nota kesepahaman (MoU) diteken hari ini, Rabu, 15 April 2015, untuk mewujudkan pembinaan desa mandiri.
Ada sembilan program yang diprioritaskan kementeriannya saat ini. Di antara program itu adalah revitalisasi pasar desa, mendirikan desa mandiri, membuat badan usaha milik desa, dan mengenalkan desa online. Sembilan prioritas tersebut akan diwujudkan melalui kuliah kerja nyata di wilayah desa tertinggal.
"Saya yakin dengan adanya KKN di universitas, khususnya ITB, bisa membantu pembangunan dan tata desa menjadi lebih baik," ucap Marwan, Rabu, 15 April 2015
Bukan hanya daerah tertinggal yang menjadi fokus dari Kementerian, transmigrasi juga menjadi salah satu yang saat ini sedang di perbaiki. Dalam rencananya, Kementerian akan menyediakan 9 juta hektare tanah untuk para transmigrasi di seluruh Indonesia agar bisa dikelola warga secara mandiri. Saat ini baru ada 3 juta hektare tanah yang tersedia dan bisa digunakan.
"Penduduk semakin banyak. Agar menyebar luas di pulau-pulau Indonesia, kami akan menyediakan 9 juta hektare lahan untuk dikelola, walau baru 3 juta yang siap dipakai," ujar Marwan.
Menurut Marwan, data desa atau daerah tertinggal di Indonesia meliputi 185 kabupaten yang belum tersentuh pembangunan dan penataannya. Kementerian sedang mengadakan pemanfaatan teknologi secara tepat. Setiap desa akan diberi biaya Rp 240-280 juta secara bertahap untuk pembangunan.
"Harapannya, dengan adanya KKN, mahasiswa bisa membantu warga desa agar dapat memanfaatkan potensi dan teknologi secara tepat di desa masing-masing. Tentunya dengan dana yang sudah disediakan," ucap Marwan.
