TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo mengganti tim ekonomi di Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Yandri beralasan, menteri-menteri di bidang ekonomi itu terbukti tak mampu menekan harga kebutuhan pokok.
"Saya usulkan reshuffle karena tim ekonomi tak becus mengurus sembako. Urusan perut saja tak becus," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 9 April 2015.
Menurut dia, hampir semua menteri di bidang ekonomi gagal melayani masyarakat lewat pengaturan harga sembako agar tak melambung tinggi. "Belum terlihat strategi praktis pemerintah. Kalau tak ada progres bagus, tunggu apa lagi?" kata Yandri tentang waktu yang tepat untuk reshuffle.
Isu perombakan kabinet bermula dari kegelisahan masyarakat melihat kasus politik dan hukum yang terus bergulir sepanjang hampir enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi. Isu ini diperkuat oleh hasil survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia yang menyatakan mayoritas masyarakat menginginkan Jokowi merombak Kabinet Kerja. Hasil survei itu mendesak agar reshuffle dilakukan sebelum pertengahan tahun ini.
Survei itu juga menyatakan sejumlah menteri, seperti Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, berkinerja buruk.
Yandri meminta petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak menghalangi kebijakan Presiden mengganti menteri yang berkinerja buruk. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi, kata Yandri, harus ikut bertanggung jawab dalam menilai kinerja kabinet sesuai dengan fakta.
"Kalau ada menteri yang dianggap melenceng, PDIP harus bertanggung jawab," kata Yandri. "Apa itu sesuai dengan platform PDIP? Kalau tidak, ya sampaikan ke publik."
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
3 hari lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca SelengkapnyaKecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo
6 hari lalu
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?
Baca SelengkapnyaRespons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi
11 hari lalu
Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...
Baca SelengkapnyaRespons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN
11 hari lalu
KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.
Baca SelengkapnyaProfil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
23 hari lalu
Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi
20 Februari 2024
Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.
Baca SelengkapnyaLuhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet
26 Januari 2024
Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.
Baca SelengkapnyaJokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri
7 Oktober 2023
"Secepatnya kami siapkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat 6 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaRiwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo
17 Agustus 2023
Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki riwayat panjang, selain menjadi tempat deklarasi Golkar dan PAN mendukung Prabowo. Ini riwayatnya.
Baca SelengkapnyaDeklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu
17 Agustus 2023
PDIP menilai deklarasi Golkar-PAN dukung Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak etis. Museum bagian dari tempat sakral.
Baca Selengkapnya