Jemaah haji kloter 1 embarkasi Makassar turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, 10 Oktober 2014. 455 jamaah haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba setelah menunaikan ibadah haji. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar Presiden RI Joko Widodo bisa menekan ongkos ibadah haji sehingga tidak memberatkan para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR, Fikri Faqih, menyatakan meski saat ini ada penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tapi jika pemerintah bisa menekan berbagai pengeluaran maka ongkos haji akan tetap bisa murah.
"Ada banyak pembiayaan yang bisa ditekan sehingga ongkos haji bisa lebih murah," kata Ketua PKS Jawa Tengah tersebut, Kamis, 9 April 2015. Fikri mencontohkan biaya penerbangan masih bisa ditekan karena harga minyak dunia sedang turun. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga diminta melakukan efisiensi pengeluaran biaya pemondokan dan katering di Arab Saudi.
Pada akhir April, pemerintah akan menggelar rapat dengan Komisi VIII (bidang agama) untuk menentukan besaran biaya haji tahun ini. Untuk memanjakan para calon jemaah haji, Fikri meminta bank yang ditunjuk untuk pelayanan pembayaran haji hendaknya bisa menerima pembayaran dalam bentuk dolar.
Pada Februari lalu, DPR mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2015 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan diusulkan menjadi diusulkan US$ 3.193, dari rata-rata US$ 3.219. Pada tahun 2014, kisaran biaya naik haji adalah kisaran Rp 39 hingga Rp 41 juta. Adapun kategori plus kisaran Rp 90 juta.
Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil menyatakan akan segera membawa konsep biaya haji untuk dibahas bersama dengan DPR. Kementerian Agama akan terus melakukan efisiensi sehingga biaya haji bisa lebih murah. "Soal penguatan dolar AS ke rupiah itu di luar kewenangan Kementerian Agama," kata Abdul Djamil di Semarang.
Soal penerbangan, saat ini Kementerian masih melakukan pembicaraan dengan dua maskapai penerbangan yakni PT Garuda Indonesia Tbk dan Saudi Arabian Airlines. Begitu juga soal pemondokan dan katering juga masih terus dipersiapkan. Djamil akan mendorong agar katering yang menyediakan makanan untuk calon jemaah haji memberikan menu sesuai dengan makanan selera orang Indonesia.
