Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan para menteri Kabinet Kerja sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Rapat ini juga membahas APBN perubahan dan Peraturan Presiden 39 Tahun 2015 tentang peningkatan tunjangan untuk uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat otomotif, Dewa Yuniardi, menilai kebanyakan pejabat negara cuma mempertimbangkan gengsi saat membeli mobil mewah. Dia yakin jarang pejabat mempertimbangkan membeli mobil mewah karena fitur, teknologi, bahkan sensasi berkendara. "Bahkan bukan pejabat yang mengendarai mobil itu sehari-hari, melainkan sopirnya," kata Dewa saat dihubungi, Selasa, 7 April 2015.
Menurut Dewa, pejabat punya kebiasaan berbeda dengan pengusaha dalam urusan memilih mobil mewah. Pengusaha biasanya cenderung memilih tunggangan yang bisa memberi citra sesuai pencapaian. Banyak juga pengusaha yang sengaja memilih mobil untuk mengejar kegunaan dan performa. "Misalnya mobil mewah jenis jip digunakan karena banyak pengusaha punya hobi offroad," kata anggota Asosiasi Industri Otomotif Nusantara itu.
Sedangkan pejabat cenderung konservatif dalam memilih mobil. Yang penting mobil itu terlihat berkelas meskipun sering tak cocok dengan profil pejabat yang harus merakyat. "Punya uang lebih, ya larinya untuk gengsi," ujar Dewa. Beberapa merek mobil seperti Cadillac Escalade, Mercedes Benz S600, dan Jeep Rubicon, menurut Dewa, bukan mobil yang cocok dipakai sehari-hari. "Punya mesin besar dan boros, tapi kondisi jalanan di Jakarta kan hampir selalu macet," ujarnya.
Tapi Dewa memastikan mobil dengan harga di atas Rp 800 juta pasti enak ditumpangi. Biasanya, mobil dengan kisaran harga segitu dibuat dan dirakit khusus untuk memberikan kenikmatan di jalanan. "Toyota Alphard punya bangku mirip sofa di baris kedua. Kalau jalanan macet, penumpang bisa tidur nyenyak di situ," ujar Kepala Marketing PT Fin Komodo Teknologi itu.
Presiden Joko Widodo memang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara, setelah aturan itu menuai banyak kritik. Namun tanpa kenaikan duit tunjangan tersebut sebenarnya banyak pejabat negara yang memakai mobil mewah.
Tempo mendatangi lahan parkir gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin, 6 April 2015. Tercatat lebih dari 50 mobil mewah seharga ratusan juta hingga miliaran rupiah terparkir di lantai dasar (basement). Puluhan sopir pejabat juga terlihat 'parkir' di sana.
