Jokowi Tak Minat Jadi Ketua Umum PDIP  

Reporter

Selasa, 7 April 2015 15:16 WIB

Presiden Jokowi menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berniat menjadi calon ketua umum dalam Kongres PDIP mendatang.

"Memang tidak ada niat dari Pak Jokowi untuk maju sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Pak Jokowi akan konsentrasi penuh di pemerintahan sebagai Presiden RI," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu di Jakarta, Senin, 6 April 2015.

Tjahjo, yang kini menjabat sebagai Mendagri, mengatakan justru Presiden mendukung penuh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipilih lagi sebagai ketua umum partai banteng.

"Sejak rakernas di Semarang tahun lalu, justru Pak Jokowi yang meminta seluruh peserta untuk mendukung kembali Ibu Megawati menjadi ketum lagi. Beliau dukung penuh Ibu untuk tetap memimpin partai," ia menjelaskan.

Tjahjo mengatakan dalam Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar 9-12 April, Kongres akan mengesahkan Megawati kembali menjadi ketua umum seperti yang disepakati dalam Rakernas Semarang tahun lalu.

"Yang saya pahami, Rakernas PDIP tahun lalu di Semarang menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum yang akan ditetapkan di Kongres Bali bulan ini. Kalau sudah mendukung penuh Ibu Megawati, ya harus utuh ikhlas tanpa embel-embel lain dan tanpa reserve-reserve lain," katanya.

Tjahjo mengatakan dalam Kongres PDIP tidak ada lagi proses pemilihan ketua umum atau jabatan lain dalam struktur kepengurusan partai.

"Tidak ada istilah pilihan jabatan formatur dalam Kongres PDIP nanti. Ketua umum sudah final sebagaimana keputusan Rakernas di Semarang," katanya.

Dalam Rakernas PDIP 2014, ujar Menteri Dalam Negeri, ditegaskan bahwa posisi ketua umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun fungsi dewan pimpinan pusat (DPP) dan menetapkan sekjen partai.

"Ketua umum diberikan hak prerogatif, antara lain menyusun fungsi DPP dan menetapkan sekjen partai. Mekanisme dalam PDIP berbeda dengan partai-partai lain. Ada roh partai yang berbeda dengan parpol lain," ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

10 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

15 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

20 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

22 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

23 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya