TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Tim pemantau perdamaian di Aceh, Aceh Monitoring Mission (AMM), Senin (22/8) sore, menggelar pertemuan pertama antara wakil pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Pertemuan di rumah Gubernur Aceh itu bertujuan menyamakan persepsi antarpelaksana di lapanganKetua tim, Peter Faith, mengatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak berbicara kepada media massa jika ada masalah dalam implementasi perjanjian damai. "Kecuali kalau masalahnya sudah selesai dibahas," ujarnya seusai pertemuan. Dikatakannya, pertemuan belum membahas soal teknis pelaksanaan perjanjian. Ia mengaku meminta kekuatan bersenjata kedua pihak untuk bersikap profesional dan menahan diri serta menghormati mantan musuh. "Kami juga meminta pemimpin GAM untuk mengendalikan pejuang mereka guna menghindari provokasi," tuturnya.Mewakili pemerintah Indonesia hadir Menteri Informasi dan Komunikasi Sofyan Djalil, Pelaksana tugas Gubernur Aceh Azwar Abubakar, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Supiadin AS, dan Kepala Polda Aceh Bachrumsyah Kasman. Sedangkan wakil dari GAM hanya Irwandi Yusuf, narapidana yang sempat dihukum tujuh tahun karena dinyatakan sebagai juru propaganda GAM. Seharusnya ada empat utusan GAM yang akan menghadiri pertemuan itu. Namun, Irwandi tak bersedia menjelaskan soal ketidakhadiran tiga rekannya. MenurutPangdam Iskandar Muda, tiga anggota GAM lainnya absen karena kesulitan transportasi. "Dari GAM ada yang berangkat dari Malaysia, tapi belum sampai disini," kata Supiadin. Berbicara kepada pers seusai pertemuan yang berlangsung satu setengah jam itu, Irwandi mengatakan, GAM siap melaksanakan semua isi perjanjian yang diteken di Helsinki. "Kami juga akan menyerahkan 840 pucuk senjata sesuai isi perjanjian," ujarnya. Hanya saja, kata dia, pertemuan itu belum membahas soal teknis penyerahan senjata. Yuswardi A. Suud