Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua DPR Setya Novanto (kanan) sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Rapat konsultasi ini membahas surat pengajuan calon Kapolri dan bersilaturahmi membangun sinergi dengan DPR. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan Presiden Joko Widodo berjanji tak membuat partai berlambang mirip logo Mercy itu mengalami perpecahan seperti yang terjadi di Partai Golkar.
Janji ini disampaikan Jokowi dalam rapat konsultasi bersama pimpinan Dewan dan fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2015. "Beliau bilang, 'Tak ada pikiran meng-Golkar-kan Demokrat'," kata Agus, Senin, 6 April 2015.
Agus merujuk pada kisruh internal yang memecah Golkar menjadi dua kubu, yakni kubu pimpinan Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Kubu Aburizal menuding ada peran pemerintah di balik konflik tersebut.
Menurut Agus, Demokrat akan mengawal ucapan Jokowi ini. Sebab, partai itu akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum pada pertengahan Mei mendatang. "Kami lihat janjinya," ujarnya. Meski begitu, ia enggan mengomentari ada-tidaknya upaya dari pihak luar untuk memecah Demokrat saat ini. "Kami bersiap saja."
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sempat menyampaikan pesan khusus saat mengikuti rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi.
"Ibas meminta Presiden tidak meng-Golkar-kan Demokrat," ujar Fadli. Menurut dia, Jokowi berjanji tak melakukan hal itu. "Presiden menjawab, 'Tak ada sedikit pun niat untuk melakukan itu'."
Selain Demokrat, Fadli mengatakan sejumlah fraksi menyampaikan permintaan ke Jokowi agar masalah internal partai mereka, seperti yang terjadi di Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, tak diintervensi pemerintah. "Secara normatif, Presiden mengamini permintaan itu," ujar Fadli.
Adapun rapat konsultasi antara Jokowi dan pimpinan Dewan membahas penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Kepolisian RI dan APBN Perubahan 2015. Rapat itu juga membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Ada sedikit pembicaraan mengenai KPK," ucap Fadli. Menurut dia, Dewan akan berkonsultasi ihwal penetapan panitia seleksi calon komisioner KPK. "Siapa orang-orang yang bisa duduk di panitia seleksi ini."
