Kuasa Hukum KomjenPolBudi Gunawan,Razman Nasution (kedua kanan), menjawab pertanyaan awak media saat mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat untuk rapat konsultasi yang digelar hari ini, Senin, 6 April 2015, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Rencananya, pemerintah dan DPR akan membahas beberapa isu strategis, seperti calon Kepala Kepolisian RI dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.
"Saya dengar Presiden akan datang bersama Wakil Presiden dan beberapa menteri terkait," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 April 2015. Adapun menteri yang akan datang adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan rapat konsultasi pertama dengan Presiden Jokowi ini akan dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR, pimpinan Komisi Hukum, pimpinan fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Anggaran. Rapat digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV.
Panggilan DPR kepada Jokowi bermula saat Presiden mengirimkan surat usulan pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri dan membatalkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Surat bernomor R-16/PRES/02//2015 yang dikirimkan Presiden ke DPR pada 18 Februari 2015 itu menyatakan pembatalan pelantikan Budi karena statusnya sebagai tersangka. Padahal, saat itu DPR telah memutuskan lewat sidang paripurna untuk mengangkat Budi sebagai Kapolri.
DPR, yang dimotori Fraksi PDI Perjuangan, akhirnya meminta Presiden menjelaskan pembatalan Budi. Dewan juga meminta Presiden merevisi suratnya yang tidak menyebutkan upaya praperadilan yang membatalkan status tersangka Budi.
Agus mengatakan jika penjelasan Presiden memuaskan, maka Komisi Hukum akan memproses Badrodin lewat uji kelayakan dan kepatutan. "Kalau besok (hari ini) tak ada masalah, langsung diproses di Komisi Hukum. Mereka bentuk pansus, lalu gelar uji tes," kata Agus.
Selain itu, DPR dan pemerintah juga akan membahas APBN Perubahan 2015 terkait dengan perubahan nomenklatur kementerian. "Karena nomenklatur mereka berubah, maka anggarannya berubah dan belum turun," kata Agus.
Ia mencontohkan kementerian baru tersebut seperti Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional.
