TEMPO Interaktif, Mataram:Dirjen Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri, Abdurrahman Saleh, mengatakan Depdagri tidak akan menyetujui permohonan kawin sesama banci (waria). Rujukannya, termasuk semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. "Kita tidak akan menyetujui itu. Aneh rasanya jika menyetujui," papar Abdurrahman di acara sosialisasi soal tertib Administrasi dan Kependudukan di kantor Gubernur NTB, Sabtu (20/8) siang.Menurut Abdurrahman, keinginan waria untuk kawin sesama jenis itu permohonannya sudah ke Mendagri dan ke Presiden. Bahkan, permohonan itu langsung lewat pimpinan waria yang bergelar seorang doktor. "Silakan saja kalau permohonan itu sampai ke atas," paparnya.Abdurrahman meminta membedakan aturan, baik itu berbentuk undang-undang atau sejenisnya, soalperkawinan antarwaria. Rujukan mereka memakai aturan yang ada di beberapa negara di Eropa. Tapi, lanjutnya, hal itu jelas berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Menurut data yang masuk di Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri jumlah waria di Indonesia tercatat sebanyak 400 ribu. Jumlah itu tersebar di pelbagai daerah di Indonesia, dan terbanyak di Pulau Jawa. "Jumlah ini bisa saja lebih atau sebaliknya," tegas Abdurrahman.sujatmiko