TEMPO.CO, Semarang - Untuk pertama kalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem pengusulan program dan anggaran melalui sistem elektronik atau e-budgeting pada bulan ini.

Anggota Komisi Pemerintahan DPRD Jawa Tengah, Ali Mansyur, mengaku pelaksanaan sistem ini masih agak gagap. "Agak kedodoran. Ada rekan anggota DPRD yang belum memasukkan usulan program melalui e-budgeting itu," kata legislator dari Partai Nasional Demokrat itu, Kamis, 26 Maret 2015.

Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi menyatakan sistem e-budgeting sempat merepotkan para wakil rakyat. Sebab, "Waktu yang disediakan untuk mengusulkan program sangat mepet," kata politisi PDIP tersebut.

Para wakil rakyat melaksanakan reses pada 16-21 Maret lalu, sedangkan batas akhir memasukkan usulan program melalui e-budgeting ditutup pada Selasa malam, 24 Maret 2015.

DPRD pun meminta perpanjangan masa pengusulan itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya mengabulkan dan usulan program diperpanjang hingga 29 Maret mendatang.

Rukma menyatakan para anggota Dewan paling tidak butuh waktu satu minggu lagi untuk mengusulkan aspirasi masyarakat. Rukma berharap jangan sampai usulan itu, setelah diverifikasi, malah tidak ditampung. "DPRD akan menanggung beban moral dengan konstituen," ujarnya.

Melalui website http://rembugan.jatengprov.go.id, DPRD dan masyarakat bisa mengusulkan program. Di laman itu, para pengusul harus mengisi beberapa kolom, seperti nama, alamat, usulan kegiatan, lokasi, kecamatan, anggaran, dan dinas yang dituju.

Dengan menggunakan e-budgeting, muncul belasan ribu usulan program, baik dari DPRD maupun masyarakat. Gubernur Ganjar menyatakan, jika semua program diakomodasi, biayanya mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Padahal APBD Jawa Tengah 2016 hanya Rp 16 triliun.

Ganjar akan mengefektifkan Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan guna menjaring program yang jadi prioritas. Musyawarah itu digelar secara per keresidenan.

ROFIUDDIN