Sejumlah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, melempari mobil polisi saat terjadi bentrokan di depan kampusnya di Jalan Urip Sumoharjo. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Makassar - Sejumlah organisasi pemuda di Makassar membentuk Gerakan Makassar Santun. Beberapa organisasi yag terlibat dalam gerakan ini antara lain pemuda pancasila, lembaga kesenian, mahasiswa pecinta alam, dan geng motor.
Project Manager Gerakan Makassar Santun Aiman Adnan mengatakan, gerakan itu adalah bagian dari upaya menangkis stigma bahwa kota Makassar adalah kota yang kasar. "Saatnya membuat Makassar jadi kota santun," katanya di Balai Kota Makassar, Kamis, 26 Maret 2015.
Untuk itu, Aiman menambahkan, perlu ada gerakan masif dan konsisten untuk menjadikan Makassar lebih santun. "Demonstran harus santun agar pesannya sampai, pengamen dan pedagang harus santun agar banyak rejeki, begitu pula dengan pegawai pemerintahan dan politisi," kata Aiman.
Aiman berharap budaya santun menjadi gaya hidup dan kebanggan warga Makassar. "Bukan aksi anarkisnya. Untuk itu, Gerakan Makassar Santun akan mengajak semua orang untuk berpartisipasi."
Menurut Aiman, mental warga Makassar harus disiapkan untuk bisa diterima semua warga dari luar Makassar. "Gerakan ini bukan hanya milik kami, tapi juga semua orang," kata Aiman yang juga sekertaris Pemuda Pancasila Makassar itu.
Aiman mengatakan, stigma masyarakat Makassar yang kasar itu telah menyebabkan menurunnya kunjungan wisatawan ke Makassar. Dampaknya warga juga akan kehilangan banyak pendapatan.
Staf Ahli Wali Kota Makassar Andi Bau Sawa Mappanyukki mengatakan, stigma Makassar tidak santun ini bermula dari semakin banyaknya warga pendatang dan budaya dari luar yang masuk di Makassar. Sehingga budaya-budaya daerah yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati tergerus. "Kami harap gerakan ini bisa kembali menyadarkan masyarakat, bahwa sikap santun adalah hal yang harus didahulukan," kata Andi.
Menurut Andi, Pemerintah Kota Makassar juga sudah mulai melakukan gerakan santun. Misalnya, dengan memberikan pelayanan yang baik di kantor kantor pemerintah. "Polisi Pamong Praja juga tidak lagi main bongkar paksa dalam menegakkan peraturan daerah," kata Andi.
