Gaji Terpangkas, Kepala Desa Minta Jokowi Revisi PP Desa  

Reporter

Rabu, 25 Maret 2015 08:47 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Semarang - Para perangkat desa di Jawa Tengah resah menyusul diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Indonesia Jawa Tengah Agus Setiawan mengatakan aturan tersebut memangkas gaji para perangkat desa.

"Tanah bengkok yang tadinya melekat pada jabatan kepala desa kini menjadi sumber pendapatan desa," kata Agus Setiawan di Semarang, Rabu, 25 Maret 2015.

Pasal 100 PP tersebut menyebutkan 70 persen belanja desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan 30 persen untuk gaji serta tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Dengan sistem tersebut, pendapatan kepala desa dan perangkatnya bergantung pada kekayaan desa.

Agus memastikan desa yang kaya perangkatnya akan menerima gaji kecil karena aturan itu. Agus mengatakan, sementara sebelumnya perangkat desa bisa mendapat gaji Rp 1,5-2 juta per bulan, karena adanya PP itu, gaji itu bisa turun menjadi Rp 450 ribu. Adapun gaji kepala desa yang tadinya mencapai Rp 5 juta per bulan akan anjlok menjadi Rp 1,2-1,9 juta per bulan.

Agus, yang juga Kepala Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, sudah menghitung pendapatan tertinggi kepala desa di Temanggung hanya Rp 1,9 juta per bulan. Rata-rata pendapatan kepala desa sekitar Rp 1,2 juta atau hampir sama dengan upah minimum kabupaten. "Kepala desa digaji sama dengan buruh pabrik," katanya.

Pada Senin malam, 23 Maret 2015, perwakilan perangkat desa itu sudah menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di rumah dinas Ganjar di Puri Gedeh, Semarang. Politikus PDI Perjuangan itu mengklaim sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Tumenggung.

"Saya sampaikan PP 43 membuat pendapatan kades mengecil, ini tidak boleh terjadi," kata Ganjar. Yuswandi, kata Ganjar, bisa memahami keluhan itu.

Ganjar meminta seluruh perangkat desa tidak berunjuk rasa ke Jakarta. Ia meminta mereka membuat matriks analisis PP yang perlu direvisi dan usulan revisinya berdasarkan kondisi lapangan. "Jika sudah selesai, aspirasi ini akan disampaikan ke Jakarta."



ROFIUDDIN


Berita terkait

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Baca Selengkapnya

Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

24 Agustus 2017

Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

10 Juli 2017

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.

Baca Selengkapnya

Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

10 Juli 2017

Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."

Baca Selengkapnya

Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

2 Juli 2017

Hampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong  

Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.

Baca Selengkapnya

Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

16 April 2017

Jadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang

"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.

Baca Selengkapnya

Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

24 November 2016

Gelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa  

Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.

Baca Selengkapnya

Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

15 November 2016

Desa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan

Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.

Baca Selengkapnya