TEMPO.CO, Bengkulu - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyindir ada kelompok ikut sana ikut sini (ISIS) dalam tubuh partai yang hingga sekarang masih menghadapi konflik dualisme kepemimpinan tersebut.

"ISIS bukan hanya jaringan teroris Islamic State of Iraq and Suriah. Pada Muktamar PPP juga ada ISIS, yaitu ikut sana ikut sini," kata Romi saat membuka Musyawarah Wilayah VIII PPP malam kemarin di Bengkulu, 23 Maret 2015.

Romi mengatakan, bagi PPP, tidak ada tempat bagi ISIS di Indonesia, termasuk ISIS versi PPP di dalam tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut. "Karena yang halal sudah jelas, yaitu hasil Muktamar Surabaya, sementara haram untuk yang kedua," ucap Romi.

Pada kesempatan itu, Romi menjelaskan kepada kader dan konstituennya bahwa hanya ada satu kepengurusan PPP yang sah dan diakui oleh negara, yakni kepengurusan hasil Muktamar Surabaya.

Bukti lain adalah kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto dalam Musyawarah Kerja Nasional yang digelar pertengahan Februari lalu.

Untuk itu, Romi meminta kader-kader PPP yang mendukung Muktamar Surabaya tidak perlu gusar menghadapi konflik dualisme kepengurusan yang saat ini masih terjadi. "Hal ini adalah sejarah pertama di PPP. Namun kita harus memanfaatkan konflik ini untuk membawa partai ini semakin besar," ujarnya.

Dia menuturkan, sejauh ini, pihaknya akan melakukan upaya-upaya islah di luar pengadilan. Menurut dia, pihaknya juga akan mengakomodasi kubu Djan Fariz untuk duduk di kepengurusan. Namun posisi yang diberikan untuk kubu Djan Fariz di luar posisi ketua dan sekretaris jenderal.

"Sesuai AD/ART PPP, ketua dan sekjen tidak bisa dijabat oleh kader partai yang belum genap menjalankan satu periode kepengurusan," tutur Romi.

PHESI ESTER JULIKAWATI