Awak media menunggu keterangan pers yang dipimpin Menkumham Yasonna Laoly terkait kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menggeser Harkristuti Harkrisnowo dari jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pergeseran itu diikuti rotasi besar-besaran jajaran eselon I di kementerian tersebut.
“Dia (Harkristuti) akan dirotasi,” ujar Laoly setelah menghadiri rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Kamis, 19 Maret 2015. Menurut dia, Harkristuti akan dipindah ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Menurut seorang pejabat di Kementerian Hukum, pencopotan dilakukan karena Harkristuti dan Yasonna sering berbeda sikap tentang pengesahan kepengurusan partai yang berkonflik. Kementerian Hukum memang sedang menangani pengesahan kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang masing-masing diklaim dua kubu.
Laoly membenarkan kabar bahwa ada pembicaraan soal pengakuan kepengurusan Golkar dengan Harkristuti. Namun dia membantah adanya perbedaan pendapat dengan bawahannya itu. Dia memastikan pengesahan itu adalah tanggung jawabnya. “Kalau urusan itu (kepengurusan Golkar), aku yang teken.”
Harkristuti juga membantah jika disebut berselisih paham dengan Laoly. Menurut dia, pergantian posisi di Kementerian Hukum saat ini adalah rotasi biasa. "Untuk penyegaran," ujarnya.
Harkristuti menjelaskan, dia berada di Amerika Serikat saat keputusan mengenai kepengurusan Golkar diambil pekan lalu. Dalam keputusan itu, Menteri Laoly mengakui Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar dan menolak kepemimpinan Aburizal Bakrie.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tempo, Menteri Laoly juga merotasi posisi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal HAM, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Posisi Dirjen Administrasi Hukum Umum, ujar pejabat yang mengetahui rotasi tersebut, akan dikosongkan sampai ditemukan pengisinya melalui lelang jabatan.
Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.