Pimpinan DPR Hanya Akui Golkar Ical, Kubu Agung Menggugat  

Reporter

Kamis, 19 Maret 2015 12:31 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah memastikan pimpinan Dewan tak akan membahas usulan Ketua Umum Golkar Agung Laksono untuk merombak susunan fraksi partai itu di parlemen. "Kami tak bisa membahas karena belum ada surat yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 19 Maret 2015.

Menurut Fahri, Dewan hanya akan memproses surat dari kepengurusan partai politik yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Hingga kini, kubu Agung baru mendaftarkan susunan kepengurusan dan belum mengeluarkan surat keputusan perombakan fraksi. Sesuai keputusan terakhir kepengurusan Golkar yang disahkan Kementerian Hukum adalah versi Munas Pekanbaru 2009, yang dipimpin Aburizal Bakrie dengan Idrus Marham sebagai sekretaris senderal.

Fahri mengatakan, Dewan akan berhati-hati menyikapi konflik yang tengah terjadi di internal partai. DPR, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, baru bisa memproses pergantian fraksi Golkar setelah ada keputusan hukum yang final dan berkekuatan hukum tetap. "Negara tak mungkin berdiri di atas dokumen yang labil dan masih digugat," kata Fahri.

Konflik kepengurusan Golkar semakin tak berujung setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerbitkan surat penjelasan. Dalam penjelasannya, Yasonna mengakui hasil musyawarah Golkar di Ancol yang memenangkan Agung Laksono. Hasil ini mengacu pada rekomendasi Mahkamah Partai Golkar.

Kubu Aburizal Bakrie tak bersedia mengakui keputusan Menteri Hukum. Selain menggugat ke pengadilan, mereka juga melaporkan Agung Laksono dan kawan-kawan dengan tudingan pemberian mandat palsu.

Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengancam akan menggugat pimpinan Dewan ke pengadilan. Gugatan dilayangkan jika pimpinan Dewan tak merespons rencana pengajuan perombakan fraksi oleh kubu Agung Laksono. "Kami tak ragu-ragu menggugat mereka ke pengadilan," kata Agus. Gugatan akan diajukan, kata Agus, jika pimpinan Dewan bersikeras tak mengakui Fraksi Golkar yang bakal dia pimpin.

Golkar kubu Agung Laksono berencana merombak susunan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar dijabat Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo sebagai sekretaris. Dalam kepengurusan baru, posisi ini ditempati Agus Gumiwang dan Fayakhun Andriadi sebagai sekretaris.

IRA GUSLINA SUFA | WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya