Kisah Kapal yang Nyaris Karam Bernama KPK

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 19 Maret 2015 06:40 WIB

Aktifis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi memakai topeng Presiden Joko Widodo, Plt Pimpinan KPK Taufiequrrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adjie serta membawa patung kuda troya yang merupakan simbol hadirnya penyusup di dalam institusi KPK saat melakukan aksi didepan Gedung KPK, Jakarta, 4 Maret 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi meriung di auditorium yang terletak di lantai satu gedung itu. Ketua KPK sementara Taufiequrrachman Ruki duduk lesehan yang berjejeran dengan Wakil Ketua sementara Johan Budi Sapto Pribowo di sisi kiri. Sedangkan Adnan Pandu Praja, Indriyanto Seno Adji, dan Zulkarnain, duduk di seberangnya.

Kelima pemimpin lembaga antirasuah itu mengajak makan soto bersama para pewarta, yang biasa bermarkas di KPK. Sembari makan, Ruki menceritakan KPK kini sedang tancap gas mempercepat proses penanganan kasus. "Satu hari minimal ada gelar perkara dua kasus," kata Ruki, Rabu, 18 Maret 2015. Ruki bersama empat pemimpin lain harus rela pulang pukul 22.00 WIB setiap harinya.

Ruki ingin merampungkan 36 kasus sebelum lengser pada akhir tahun nanti. Sedangkan Adnan Pandu mengibaratkan KPK sebagai kapal yang hampir tenggelam sebelum Ruki, Johan, dan Indriyanto dilantik pada 20 Februari 2015. Ketua KPK saat itu, Abraham Samad, dan wakilnya, Bambang Widjojanto, dijadikan pesakitan oleh kepolisian. Tak hanya keduanya, penyidik KPK Novel Baswedan dan kawan-kawan turut dibidik.

Serangan terhadap KPK datang dari berbagai penjuru. Upaya kriminalisasi itu setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah. Akibat serangan itu, kata Pandu, tim Deputi Pencegahan sampai tidak berani berkunjung ke daerah. "Begitulah situasinya sampai kapal mau tenggelam," ujar Pandu.

Indriyanto tak sepakat dengan Pandu. Ia yakin KPK tidak tenggelam. Indriyanto mencontohkan saat Novel dipanggil penyidik Badan Reserse dan Kriminal untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan, akhir Februari lalu. Seluruh pimpinan meminta Novel tak datang. Bila Polri memaksa dan akhirnya Novel ditahan, pimpinan siap menjadi penjamin.

"Saya menjamin. Kalau Novel ditahan, saya mundur dari pelaksana tugas," ujar Indriyanto. Dia tak ingin KPK dipreteli ketika melaksanakan tugas penegakan hukum. Indriyanto mengklaim telah menjamin Novel dan pegawai KPK lainnya tetap selamat. "Saya yakin sekali kapal ini tidak akan tenggelam. Saya akan mempertahankan eksistensi dari kapal ini," ujar Indriyanto.

Makan soto bersama antara KPK dan para pewarta itu hanya berlangsung sekitar setengah jam saja. Pukul 19.30 WIB, Ruki menutup obrolan dan pamit menyudahi pertemuan. "Waktu kami tidak banyak. Pukul 20.00 WIB mau gelar perkara lagi," kata Ruki.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

9 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

14 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

23 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

23 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya