TEMPO Interaktif, Jakarta: DPR menyetujui dan mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Dukungan diwujudkan antara lain dengan mengirimkan empat angota DPR guna menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, 15 Agustus nanti.Ketua DPR Agung Laksosno seusai rapat konsultasi pemimpin DPR dengan Presiden Yudhoyono, Selasa (9/8), di kantor presiden mengungkapkan, semua fraksi DPR dan dua komisi yang membidangi masalah keamanan dan luar negeri mendukung perundingan dengan GAM. "Dewan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menandatangani kesepakatan di Helsinki," kata Agung.Dalam konferensi pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DPR meminta penyelesaian ini diharapkan dapat mempermudah proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Dia juga mengatakan, penyelesaian masalah substansial seperti amnesti, pemerintahan daerah, hak politik, dan integrasi akan dibahas kemudian. Namun, DPR mengingatkan, pemerintah untuk berhati-hati terhadap kemungkinan adanya agenda tersembunyi dari pihak lain yang terlibat dalam perundingan Helsinki. Menurut dia, pemerintah harus tetap waspada terhadap proses penandatanganan."Tidak hanya pada 15 Agustus, tapi juga pascapenandatanganan. Karena nanti ada tim monitoring asing," kata Agung.Presiden Yudhoyono mengucapkan terimakasih atas dukungan DPR. Menurut dia, langkah pemerintah dalam penyelesaian Aceh, merupakan kelanjutan proses sebelumnya.Pemerintah, kata Presiden, menilai GAM sangat serius untuk mengakhiri konflik yang telah berjalan selama hampir 32 tahun. Sunariah