TEMPO Interaktif, Jakarta:Asmara Nababan, mantan Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Pembunuhan aktivis HAM Munir, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengumumkan hasil temuan TPF. Dengan demikian, publik dapat mengetahui perbedaan antara materi persidangan kasus tersebut dan temuan TPF di lapangan. Demi kepentingan publik, langkah pertama untuk membongkar kasus ini, presiden harus mengumumkan hasil temuan TPF. Menjadi hak publik untuk mengetahui hasil kerja TPF, kata Asmara kepada Tempo seusai mengikuti sidang pertama tersangka pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, Selasa (9/8). Selain itu, jika merujuk Keppres Nomor 111/2004 tentang pembentukan TPF Munir, lanjut dia, mengharuskan Presiden membuka temuan itu. Pasal 6 keppres itu berbunyi TPF melaporkan hasil kerjanya ke presiden, dan pemerintah mengumumkannya ke masyarakat, katanya. Garis besar temuan TPF, jelas mantan Sekjen Komnas HAM itu, pembunuhan Munir terjadi karena adanya konspirasi alias persekongkolan. Namun, yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa hanya mengajukan Pollycarpus sebagai terdakwa. Persekongkolan itu menyatakan bahwa pembunuhan Munir dilakukan berdasarkan konspirasi, bukan individual. Terjadi perbedaan yang sangat fundamental dengan dakwaan jaksa yang hanya mengajukan Pollycarpus, katanya. Ia juga menilai dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Edi Saputra, Suroto, dan Gianto kepada Pollycarpus amat lemah untuk membongkar konsopirasi itu. Jojo Raharjo