Ketua Umum Golkar, Agung Laksono, berbicara dalam konferensi pers terkait keputusan Menkumham di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 10 Maret 2015. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar tersebut. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta: Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menilai wajar sikap beberapa pendukung Ketua Umum Golkar hasil musyawarah nasional Bali, Aburizal Bakrie, yang membelot ke kubu Agung Laksono, Ketua Umum Golkar versi munas Ancol, Jakarta.
Menurut Syamsuddin, berpindahnya dukungan itu karena kubu Agung yang merupakan Ketua Umum hasil musyawarah nasional Ancol mendapat legalitas dari pemerintah.
"Konflik politik tidak ada hitam atau putih, apalagi di dalam satu partai," ujar Syamsuddin saat dihubungi, Sabtu, 14 Maret 2015.
Syamsuddin mengatakan titik tolak dukungan itu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Agung. Dia pun mensinyalir masih banyak pendukung Aburizal yang siap berbalik arah. "Dasarnya keputusan Mahkamah Partai," ujarnya.
Meski sudah disahkan pemerintah, Syamsuddin menilai kubu Agung akan tetap netral. Dia meyakini posisi Golkar di bawah Agung tidak akan menjadikan beban bagi Presiden Joko Widodo karena semakin banyak partai yang mendukung pemerintah. Sehingga, Jokowi tetap tak berat mengelola isu elite politik. "Agung sudah bilang, dukungan itu tanpa syarat," kata Syamsuddin.
Beberapa pendukung Aburizal adalah Mahyudin dan Airlangga Hartanto siap bergabung dengan kepengurusan Agung. Begitu pula Erwin Aksa disebut-sebut bakal ikut ke kubu Agung.
Selain tiga orang itu, kubu Agung juga mengklaim Setya Novanto juga sudah ditugasi merombak kepengurusan Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, membantah Setya Novanto bakal membelot ke kubu Agung. “Novanto menolak,” ujar Bambang.
