TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat Agus Hanafi mengatakan pemerintah saat ini menerapkan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi gerakan ISIS. "Kami melakukan kewaspadaan dini, monitoring 27 kabupaten/kota di Jawa Barat kita lakukan," kata dia di Bandung, Sabtu, 14 Maret 2015.
Menurut Agus, potensi gerakan ISIS ada di Jawa Barat. "Di setiap negara juga potensi semacam itu ada. Hanya persoalannya, makin di blow up makin eksis, semakin dikhawatirkan semakin membuktikan keberadaannya, tapi harus tetap diwaspadai," ujarnya.
Pemerintah juga tidak bisa sembarangan mengambil tindakan menghadapi gerakan radikal tersebut. "Radikalisme dalam gagasan tidak bisa dijerat, juga radikal dalam perilaku. Tapi jika sampai pada radikalisasi berupa tindakan, ketika menyangkut kepentingan orang lain, baru ditindak," kata dia.
Agus menyebutkan fungsi lembaganya mengawasi kelompok radikal hanya seperit hakim garis. "Saat off-set, saya tarik bendera, tiup pluit," ucapnya.
Saat ini berkembang modus baru adanya WNI yang mendompleng lembaga perjalanan untuk bergabung ke ISIS. Mereka kerap memisahkan diri setelah sampai ke negara terdekat dengan ISIS.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta penyedia jasa travel umroh di wilayahnya agar tidak mengizinkan peserta berpisah dari rombongan jamaah. Hal ini untuk berulangnya warga Indonesia yang memanfaatkan jasa travel untuk bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Hati-hati kalau membawa orang keluar negeri, tidak boleh pisah. Kasusnya sederhana, mereka pergi terus berpisah di sana. Khawatir nanti ada modus-modus yang mirip," kata dia di Bandung, Sabtu, 14 Maret 2015.
Gubernur dengan sapaan Aher itu mengatakan, pemerintah Jawa Barat sudah meminta pengelola travel yang membawa jamaah umroh agar tidak mengizinkan peserta memisahkan diri saat di luar negeri. "Katakanlah ada satu dua orang yang mau pisah, jangan dikasih," ujar dia.
Menurut Aher, pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk bepergian keluar negeri, apalagi untuk melaksanakan kegiatan umroh. Sebab umroh adalah ibadah sehingga tidak mungkin peserta dipantau secara berlebihan. "Oleh sebab itu ketika di luar negeri harus diberi aturan yang ketat bagi rombongan agar tidak boleh berpisah," kata dia.
AHMAD FIKRI
