TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mengatakan pihaknya sudah secara formal diakui oleh negara melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Setidaknya, kata dia, legalitas tersebut berlaku hingga 2016 sesuai amar Mahkamah Partai Golkar. Partai beringin, kata Yorrys, kini berfokus mengkonsolidasikan partainya jelang pemilihan kepala daerah 2016.

"Jangan ada perselingkuhan di Golkar," kata Yorrys saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu, 14 Maret 2015. "Jangan lagi lahir-melahirkan anak haram dari Golkar."

Yorrys tak menginginkan ada partai baru yang terbentuk dari Golkar. Partai-partai itu adalah PKP Indonesia pimpinan Sutiyoso, Gerindra yang diketuai Prabowo Subianto, dan Surya Paloh yang membidani kemunculan Partai Nasional Demokrat. "Sudahi. Stop."

Kata Yorrys, saat Agung bersafari ke petinggi partai tersebut, mereka turut prihatin dengan kisruh yang ada di Golkar. "Mereka juga mengenang romantisme saat masih menjadi kader Golkar," katanya. Menurut Yorrys, mereka juga mendukung agar tak lagi lahir partai baru dari rahim Golkar.

Yorrys mengatakan tradisi partai beringin adalah mendukung pemerintah. Kewajiban bagi Golkar, kata dia, adalah berkarya dengan pemerintah yang sah. Dengan demikian, menurut Yorrys, semua kader tak boleh menyimpang dari nilai yang dirumuskan sejak era Soedharmono pada 1983.

"Kalau Golkar tak hati-hati, nanti akan menjadi seperti dinosaurus," kata Yorrys. "Bisa punah. Dan Golkar hanya bisa ditemui di buku-buku perpustakaan." Yorrys mengatakan ia bakal melabrak andai ada kader Golkar yang melanggar doktrin berkarya bersama pemerintah yang sah.

Golkar, kata dia, juga dilahirkan bukan dengan tradisi menjadi oposisi atau penentang pemerintah. "Ini prinsip," ujarnya. Kalau ada kader yang berseberangan dengan kredo Golkar itu, Yorrys menyarankan agar mereka keluar dari partai beringin. "Kalau beda, silakan keluar."

MUHAMMAD MUHYIDDIN