Bendera dan Atribut Partai menghiasi lokasi berlangsungnya Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Makassar - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan Mohammad Roem memastikan Golkar Sulawesi Selatan tetap berada pada kubu Aburizal Bakrie (ARB) berdasarkan hasil musyawarah nasional di Nusa Dua, Bali. Meski begitu, Roem mengatakan akan mempertimbangkan jika ada tawaran dari kubu Agung Laksono untuk bergabung.
"Sejauh ini kami juga masih menunggu instruksi dari pimpinan partai, dalam hal ini Syahrul Yasin Limpo," kata Roem, Rabu, 11 Maret 2015.
Mengenai surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengesahkan Golkar kepemimpinan Agung Laksono, Roem mengatakan hal tersebut perlu dievaluasi keabsahannya. Apalagi Mahkamah Partai Golkar sama sekali belum memutuskan siapa kubu yang paling diakui kepengurusannya.
Karena itu, Roem mengatakan Golkar kubu Agung tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa kepengurusan mereka sah. Menurut Roem, keputusan Kemenkum HAM belum mengikat.
Menanggapi ancaman kubu Agung yang ingin melakukan perombakan struktur kepengurusan partai di tingkat daerah, Roem yang juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan sebelum ada keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah.
"Keputusannya kan belum final. Jadi apa yang mau dirombak? Jika itu dilakukan malah akan menimbulkan konflik baru di internal partai," kata Roem.
Soal rencana proses penjaringan dan penyaringan kandidat calon bupati dari Golkar untuk sebelas pilkada di Sulawesi Selatan, Roem mengakui hal itu tetap berjalan sembari menunggu konflik berakhir.
Terpisah, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Arfandy Idris mengatakan sedang berada di Jakarta bersama sejumlah elite DPD Golkar Sulawesi Selatan dan DPP untuk menghadiri rapat konsolidasi Golkar kubu Aburizal Bakrie. Rapat ini membahas surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkum HAM.
