Cover majalah Tempo edisi 17-25 Januari 2015. Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia diketahui tak terdaftar alias ilegal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Batang, dan Jawa Tengah. Padahal, lembaga ini berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, dan sangat aktif di Kabupaten Batang dan Jawa Tengah.
"Mungkin sudah didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri,” kata Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat Batang Agung Wisnu Barata, seperti yang ditulis di majalah berita mingguan Tempo, Senin, 9 Maret 2015.
Ketua GMBI Fauzan Rachman yang melaporkan mantan Ketua PPATK Yunus Husein, pimpinan nonaktif KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta Tempo berkeras lembaganya legal. Dia juga tak terima disebut hanya bermain di daerah.
Beberapa kali, kata Fauzan, dia mengadukan kasus korupsi ke KPK dan Kejaksaan Agung, seperti kasus di PT Telkom dan pengadaan alat kesehatan. “Alhamdulillah belum diusut KPK.”
Namun, GMBI tak gratis pasang badan. Selain membela rakyat kecil, GMBI menerima proyek menjaga lahan, unjuk rasa, pengawalan, penagihan utang, sampai pengintaian seseorang. Untuk menjaga lahan sengketa, tarifnya Rp 100 ribu per orang per hari. “Plus success fee 20 persen dari penjualan aset sengketa,” katanya.
Ketua GMBI Kabupaten Batang Ali Ibnu Hajar mengakui menerima Rp 5 juta ketika membela waralaba toko modern. Duit juga mengucur waktu membekingi seorang kepala daerah di Tegal. “Tapi yang terima uang atasan saya,” ujarnya.
Fauzan berdalih sebagian anggota GMBI merupakan mantan narapidana dan pengangguran. Pekerjaan dan uang menjadi ikatan sehingga mereka siap beraksi kapan pun. Itulah yang membuat massa bisa digelontorkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendukung sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Ketua GMBI Kota Bekasi Zakaria mengaku mengeluarkan dana Rp 100 juta buat urusan itu. "Kami mengerahkan sekitar 370 massa," ujar Zakaria, Rabu pekan lalu.
Pengurus daerah pun bertanggung jawab "menyumbang" ke kantor pusat. “Itu bentuk babakti. Daerah yang mampu saja,” kata Fauzan. Berapa yang diterimanya per bulan? “Itu rahasia.
